Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan ruang digital menjadi peluang bagi  masyarakat untuk meningkatkan produktifitas. Meski demikian, Menkominfo mengakui ruang digital kerap disalahgunakan. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan mengutamakan pendekatan restorative justice serta peningkatan kecakapan digital.

“Kalau (dalam terminologi) hukum ada KUHP di ruang fisik, perlu juga ada KUHP di ruang digital yang mengatur dan menata kelola setiap aktifitas di dalam ruang digital. Kita mengutamakan selalu di dalam penegakan hukum, tapi tetap saja saat ini untuk masyarakat kita butuhkan pendekatan restorative justice sebelum ultimum remedium itu ditetapkan,” jelasnya dalam Ngobral Series Day 1 oleh ISED tentang Cakap Digital, Hindari Disinformasi, dari jakarta, Selasa (23/11/2021).

Menurut Menteri Johnny, upaya menjaga dan mengajak masyarakat untuk produktif di ruang digital memang bukan hal yang mudah. Namun demikian, Kementerian Kominfo mengambil inisiatif dengan menghadirkan program-program kecakapan digital dari tingkat dasar, menengah dan atas.

“Ruang digital menuntut kita supaya cakap digital, tapi faktanya kita punya tantangan yang besar terkait dengan kecakapan digital itu tersendiri. Di tingkat dasar misalnya kami menyiapkan empat kurikulum khusus diantaranya digital skills, digital ethich, digital safety dan digital culture. Digital ethics ini nanti yang berkaitan dengan hoaks, misinformasi dan disinformasi,” tandasnya.

Menkominfo menjelaskan kecakapan digital tingkat dasar dibangun melalui Gerakan Nasional Literasi Digital yang menjangkau masyarakat di seluruh tanah air. Tahun 2021, Kementerian Kominfo melakukan kegiatan basic digital skills atau literasi digital dengan sasaran sebanyak 12,5 juta rakyat di seluruh Indonesia.

“Ini juga untuk mendorong agar rakyat, ibu-ibu, oma-oma, tante-tante, om-om di kampung-kampung yang bergerak di bidang UMKM dan ultra mikro serta artisan bisa digitally on boarding, bisa ikut bermigrasi untuk menjadi UMKM, ultra mikro digital,” ujarnya.

Guna meningkatkan digital skills untuk mendorong UMKM onboarding, GNLD Siberkreasi juga menggelar pelatihan literasi digital tingkat dasar secara masif.

“Saat ini ada sekitar 64 juta UMKM dan sebagai penopang 60% dari GDP nasional, tetapi sangat sedikit diantaranya yang sudah digital on boarding. Sudah lebih dari 15 juta (UMKM onboarding) sampai dengan akhir tahun 2021 ini, kita harapkan nanti sampai tahun 2024 setengah dari UMKM kita ini sudah digital  onboarding dan skills up,” jelas Menteri Johnny.

Talenta dan Pemimpin Digital

Disamping mengejar target kecakapan digital di tingkat dasar, Kementerian Kominfo juga menyiapkan kebutuhan talenta digital tingkat menengah, yakni intermediate digital skills melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS).