Dalam situasi krisis, perempuan lebih cenderung jatuh miskin dibandingkan laki-laki, terlebih karena dalam situasi normal, perempuan mendapatkan penghasilan yang cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki.  Perempuan juga lebih banyak menanggung tekanan finansial, fisik dan psikologis, terutama bila memiliki anak penyandang disabilitas.

Beratnya dampak pandemi Covid-19 juga dialami siswa penyandang disabilitas yang sejak sebelum pandemi menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Peralihan metodologi pengajaran menjadi via daring yang terpaksa dilakukan selama pandemi, tidak selalu berhasil untuk siswa penyandang disabilitas.

Temuan lain dari studi kualitatif menunjukkan cakupan program perlinsos, termasuk Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Desa, mengalami peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan di awal pandemi. Kombinasi program di tingkat nasional dan daerah yang diluncurkan berdasarkan kewenangan wilayah telah menjangkau anggota masyarakat dari kelompok rentan yang biasanya terluput dari skema bantuan nasional sebagai respons pandemi Covid-19.  Untuk itu, studi ini juga menyoroti pentingnya upaya memastikan kualitas data dan perbaikan mekanisme pendataan penyandang disabilitas.

Studi ini memberikan rekomendasi pada empat area utama. Pertama, akses perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, menggarisbawahi perlunya mengembalikan tingkat manfaat yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dan strategi komunikasi untuk memastikan keterjangkauan informasinya.

Kedua, rekomendasi akses layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi semua penyandang disabilitas, termasuk perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional dan peningkatan akses alat bantu, serta peningkatan program rehabilitasi berbasis masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada layanan berbasis institusi.

Ketiga, menekankan pentingnya upaya meningkatkan aksesibilitas dalam pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dari segi infrastruktur dan kapasitas SDM guru. Keempat, pentingnya meningkatkan akses penyandang disabilitas ke pasar tenaga kerja dalam jangka panjang. 

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu memastikan penyandang disabilitas memiliki akses dan menjadi bagian dalam program ketenagakerjaan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi implementasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

“Kami di Bappenas sudah menyelesaikan rencana aksi nasional yang menargetkan berbagai momentum penting di dalam lima tahun ke depan, termasuk perluasan cakupan adminduk, pendataan yang komprehensif, perluasan akses terhadap layanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal atau SPM, dan pemahaman holistik dalam pembangunan inklusif. Seharusnya tahun ini, seluruh penduduk Indonesia bisa makin bahu membahu untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas,” pungkas Maliki.