Jakarta, 23 Agustus 2021 - Isu mengenai pemanasan global dan perubahan iklim bukanlah suatu yang baru. Namun pembahasan mengenai solusi dan upaya untuk mengatasinya selalu baru dan terus berkembang. Selain solusi, hal penting yang juga perlu dipahami adalah bahwa permasalahan mengenai pemanasan global dan perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama. Mengutip laporan IPCC, Climate Change 2021, pengaruh manusia menyebabkan iklim semakin hangat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya dalam 2000 tahun terakhir.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga mengatakan bahwa perubahan iklim yang akan dialami manusia pada abad ini dan seterusnya bergantung pada emisi gas rumah kaca, seberapa besar pemanasan global yang akan ditimbulkan, dan respon sistem iklim terhadap pemanasan ini. Indonesia sendiri di bawah Perjanjian Paris telah menetapkan Nationally Determined Contributions (NDC) untuk berkomitmen menstabilkan emisi karbonnya, dan bahkan menguranginya jika mendapatkan dukungan finansial.

Mengacu pada kajian terbaru mengenai tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pemerintah telah menetapkan target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario Business as Usual (BaU) di tahun 2030.

Waktu yang sudah tidak sebentar lagi, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dicapai. Sementara waktu terus berjalan, Indonesia perlu segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkan target tersebut. Dimulai dari pemerintah sebagai regulator untuk dapat melakukan penguatan dan implementasi kebijakan terkait strategi jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim 2050. Di sisi lain, pihak swasta juga perlu beralih untuk menetapkan tujuan dan menjalankan operasional bisnis berbasis sains yang dapat memberikan dampak terukur ke pasar.

“Ada dua instrumen harga karbon, yaitu instrumen perdagangan dan instrumen non-perdagangan. Pada perdagangan, instrumen akan dibagi lagi menjadi dua jenis; emission trading system (ETS), dan offset emisi menggunakan mekanisme kredit. ETS memungkinkan suatu entitas untuk membeli hak untuk melepaskan lebih banyak karbon dioksida dari negara yang memiliki emisi karbon lebih rendah.

Jenis instrumen ini menggunakan sistem cap and trade. Adapun offset emisi merupakan mekanisme untuk menjual kredit karbon kepada entitas yang membutuhkan," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Masyita Crystallin, dalam webinar Katadata SAFE 2021 yang diselenggarakan secara virtual.

Sebagai salah satu paru-paru dunia, Indonesia menyumbang 75-80% kredit karbon dunia. Artinya secara tidak langsung Indonesia bertanggung jawab atas sebagian besar potensi dunia untuk menghasilkan penyeimbangan karbon. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial dalam pelaksanaan perdagangan kredit karbon.

Perdagangan karbon ini dapat memberikan kontribusi hingga lebih dari USD150 miliar bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu bergerak cepat dalam mengambil peran penting untuk memitigasi risiko pemanasan global dan memimpin pasar perdagangan karbon di skala internasional.

Namun, untuk dapat menjual ke mandatory market internasional dengan harga tertinggi, Indonesia membutuhkan sebuah pasar untuk mengumpulkan penawaran dan permintaan, serta kebijakan iklim yang dianggap adil dan efektif oleh masyarakat internasional.

“Pemanasan global dan perubahan iklim yang terus menjadi sorotan dunia, menunjukkan bahwa isu ini sudah seharusnya menjadi bagian dari agenda keberlanjutan seluruh pihak. Sejak awal berdiri, ICDX berkomitmen untuk memajukan Indonesia khususnya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu komitmen tersebut adalah melalui partisipasi ICDX sebagai bursa komoditi dalam mewujudkan pasar perdagangan karbon yang adil dan transparan. Kredit karbon sendiri secara internasional diakui sebagai komoditas,” ujar CEO ICDX, Lamon Rutten dalam kesempatan yang sama.

Di Indonesia, ??PT Barito Pacific Tbk telah menerapkan jual-beli emisi karbon antar-anak usahanya. Kendati demikian, Chief Strategy Officer, Star Energy Geothermal, Agus Sandy Widyanto mengatakan “Saat ini masih bergantung pada broker untuk price discovery. Sehingga dibutuhkan bursa karbon domestik untuk transparansi harga yang lebih baik.”

Jika seluruh pihak bekerja sama, Indonesia dapat menghasilkan carbon offset pada tingkat yang melebihi komitmen NDC, dan dapat menjualnya ke seluruh dunia. Perdagangan karbon yang terorganisir melalui bursa akan memudahkan Indonesia dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan biaya yang minim, dan memaksimalkan peluangnya di pasar perdagangan karbon internasional. Ekosistem dan infrastruktur ICDX akan menyempurnakan pasar karbon Indonesia.

“Kita masih menunggu pilihan instrumen yang akan diambil pemerintah. Terdapat opsi hybrid yang merupakan gabungan skema perdagangan emisi karbon (setting quota), dan pungutan karbon (setting price). Keduanya menciptakan demand. Saat ini negara tetangga yang sudah melakukan sistem ini adalah Colombia,” kata Chairperson, Yayasan IDH (The Sustainable Trade Initiative), Fitrian Ardiansyah.

“Indonesia dapat menjadi poros dunia dan berperan sentral dalam perdagangan karbon. Potensi dan sumber daya alam yang mendukung, serta semakin meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia akan menjadi kunci peran pasar karbon Indonesia secara global. Dengan integrasi seluruh pihak, target Indonesia untuk Net Zero Emission akan terwujud nyata, dan keseimbangan lingkungan, sosial, serta tata kelola yang baik akan membawa Indonesia menuju poros baru ekonomi hijau,” tutup Lamon.

Tentang Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), juga dikenal sebagai Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) adalah bursa komoditi dan derivatif yang berbasis di Indonesia. Visi ICDX menjadi bursa pasar global yang meningkatkan kesejahteraan nasional, dengan misi menjadi tolok ukur penetapan harga komoditi dunia melalui produk-produk primer Indonesia.

ICDX adalah Bursa yang didukung oleh anggotanya yang terdiri dari pialang dan pedagang yang teregulasi oleh BAPPEBTI. Anggota ICDX memfasilitasi layanan transaksi nasabah yang mencakup kontrak perdagangan berjangka komoditi ICDX. Perdagangan di ICDX akan diselesaikan, dijamin, dan dikliring oleh Indonesia Clearing House.