KONTAN.CO.ID - Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022) hari ini. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VI, Muhammad Rapsel Ali meminta tiga hal kepada Kementerian BUMN.

Pertama, Rapsel meminta kolaborasi antara BUMN dan swasta terus ditingkatkan. Menurutnya, itu kebijakan strategis yang membantu peningkatan perekonomian, khususnya di daerah.

“Terkait kebijakan kolaborasi maupun sinergitas antara BUMN dan swasta itu saya anggap merupakan langkah kebjakan strategis untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Saya harap ini diteruskan dan ditingkatkan,” kata Rapsel.

Politisi Partai NasDem itu lantas meminta perhatian khusus Erick Thohir dan jajarannya terkait impor ke perusahaan BMUN. Ia menegaskan, ini  perlu survei dan inventarisasi khusus.

“Kedua terkait impor, untuk menekan produk-produk impor masuk ke perusahaan-perushaan BUMN, saya harap kementerian BUMN melakukan survei dan melist pabrikasi-pabrikasi naisonal yang dianggap mampu mensupport pengadaan barang di dalam perusahaan-perusahaan BUMN,” tegas politisi asal Sulsel tersebut.

Permintaan ketiga menantu Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin itu adalah mengenai Board of Director (BOD). Sebagai posisi tertinggi dalam struktur organisasi, ia berharap orang-orang yang terpilih adalah benar-benar yang terbaik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa mereka yang sudah meniti karier di BUMN selama bertahun-tahun mesti tetap diprioritaskan. Menurutnya, selama kapabel, Rapsel percaya mereka akan menjadi BOD terbaik.

“Yang ketiga dalam hal perekrutan BOD, saya harap juga bisa diprioritaskan karyawan-karyawan yang telah menempuh, meniti karier puluhan tahun atau dipadukan aja, internal maupun eksternal yang memang dianggap mumpuni untuk jabatan tersebut,” ujarnya.

Rapat yang dipimpin oleh pimpinan Komisi VI dari Fraksi PDIP Aria Bima ini mengangendakan evaluasi pelayanan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian BUMN RI Tahun 2022 serta rencana aksi pembinaan BUMN Tahun 2022.

"Hal tersebut perlu kami ketahui dalam rangka evaluasi kinerja Kementerian BUMN dan BUMN selama ini sehingga perbaikan serta berkesinambungan dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran serta kontribusi BUMN nasional kita," kata Aria saat membuka raker.

Baca Juga: Komisi VI DPR Minta BKPM Kerjasama dengan Pemda untuk Permudah Perizinan Usaha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News