KONTAN.CO.ID - Industri nasional tengah menghadapi tantangan global, yang di antaranya bersumber dari dampak perang Rusia dan Ukraina. Akibatnya terdapat dua persoalan utama, yakni krisis pangan dan krisis energi.

“Terkait dengan krisis pangan, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan munculnya tiga isu, yaitu berkurangnya pasokan komoditi pangan seperti gandum dan minyak nabati,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (31/8).

Isu kedua adalah munculnya fenomena proteksionisme negara-negara di dunia untuk mengamankan stok pangan domestik. Contohnya, India menghentikan ekspor gandum. Ketiga, peningkatan konversi komoditas pangan menjadi bahan baku energi. Ketiga isu tersebut mengakibatkan kenaikan index harga komoditi pangan global sebesar 32,5% (YoY) berdasatkan laporan World Bank Juni 2022.

Dalam kaitan hal itu, Menperin menyampaikan bahwa pasokan bahan baku industri pangan dalam negeri akan terjamin. “Ke depan, kami mengupayakan agar lebih banyak lagi bahan baku lokal yang dikembangkan seperti tepung singkong, porang, sorgum, sagu, ganyong, hanjeli, hotong, pisang, sukun, talas, ubi jalar, dan lainnya untuk diversifikasi produk olahan pangan,” ungkapnya.

Sementara itu, krisis energi terjadi dengan harga energi terus mengalami kenaikan. “Pemerintah sendiri saat ini tengah menggodok rencana penyesuaian harga BBM. Berdasarkan data yang kami miliki, pengeluaran IBS (industri besar, sedang) untuk bahan bakar dan pelumas pada tahun 2019 mencapai Rp58,7 triliun dan berperan sebesar 1,3% terhadap total biaya produksi,” sebut Agus.

Bila menggunakan angka pada tahun 2019 tersebut, untuk memproyeksi angka tahun 2021 dengan asumsi pertumbuhan sebesar 5%, maka pada tahun 2021 pengeluaran bahan bakar dan pelumas mencapai Rp60 triliun dan berperan sebesar 1,4%.

“Dengan angka tersebut, saya berpendapat bahwa secara umum kenaikan harga Pertalite tidak berdampak siginifikan terhadap sektor industri manufaktur, tetapitentu akan berdampak pada karyawan pengguna Pertalite,” imbuhnya.

Namun, sektor Industri akan mendapat dampak langsung yang signifikan jika biaya solar dinaikkan. “Kenaikan harga solartentunya akan meningkatkan variabel biaya logistik dan kenaikan harga produk dengan kenaikan harga sekitar 10-15%,” sebut Agus.

Guna semakin meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Kementerian Perindustriantengah memperjuangkan perluasan penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri. Kebijakan HGBT telah terbukti mampu memperkuat resiliensi dan daya saing industri pengguna gas. “Ini karena terjadi efisiensi, terutama pada biaya operasional dan bahan baku industri pengguna gas,” terangnya.

Tantangan domestik

Menperin juga mengemukakan, industri nasional juga tengah menghadapi tantangan domestik. Adapun tiga isu utama yang terkait hal tersebut, yaitu rendahnya belanja hasil produksi dalam negeri, kebijakan hirilisasi industri yang masih bergerak lambat, transformasi otomatisasi dan digitalisasi revolusi industri 4.0yang tidak merata baik dari sisi sektoral maupun skala industri.

“Untuk itu, kami terus mengintensifkan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Presiden menyampaikan bahwa upaya agar produk-produk industri Indonesia mendapat prioritas dalam belanja APBN, APBD, dan BUMN akan terus didisplinkan,” paparnya.

Menurut Menperin, belanja APBN dan BUMN memiliki peluang besar untuk mengungkit lebih tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diperkirakan akan mendapat tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 1,7 %.

“Karena itu, dengan kondisi resiko global yang akan dihadapi, tidak bisa tidak, kita perlu menyatukan langkah dan bersama-sama menjaga sektor industri kita,” ujarnya. Dalam kaitan ini, Menperin juga akan mengintensifkan program sertifikasi TKDN, termasuk mengupayakan agar pengurusan sertifikat TKDN semakin cepat dan semakin murah.

“Terkait hilirisasi, pada pidato sidang tahunan MPR, Bapak Presiden telah menegaskan pentingnya hiliriasi sumber daya alam,” tegasnya. Sampai saat ini,Kemenperin fokus memacu hilirisasi industri yang berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, serta industri berbasis migas dan batubara.

“Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kebijakan hilirsasi ini, seperti menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang usaha,” terangnya. Melalui hilirisasi ini,Indonesia tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi maupun menjadi produk akhir.

Sebagai contoh pada industri agro, hilirisasi kelapa sawit menjadi penting karena minyak sawit yang diolah menjadi minyak goreng menghasilkan nilai tambah sebesar 1,31 kali.Pada industri berbasis tambang dan mineral, saat ini telah tumbuh pesat industri smelter nikel yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) feronikel, nikel hidrat dan stainless steel.

“Ke depan, smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk NPI maupun bahan baku baterai, tetapi dalam bentuk produk yang lebih hilir seperti produk hilir berbahan baku stainless steel dan baterai listrik,” tandasnya.

Menperin menambahkan, hilirisasi di sektor industri petrokimia juga dinilai sangat strategis karena menghasilkan bahan baku primer untuk menopang banyak industri manufaktur hilir penting seperti tekstil, otomotif, mesin, elektronika, dan konstruksi.

“Pemerintah saat ini tengah mengawal sejumlah proyek pembangunan industri petrokimia raksasa, diantaranya investasi petrokimia seperti di Cilegon,” ujar Agus.

Berikutnya, terkait percepatan transformasi industri 4.0, sejak peta jalan Making Indonesia 4.0 diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018, pemerintah melalui Kemenperin telah menempuh banyak upaya untuk mengembangkan iklim industri 4.0. Upaya tersebut antara lain self-assessment INDI 4.0 bagi perusahaan industri dan BUMN.

“Kemenperin juga telah memfasilitasi program pendampingan industri 4.0 berupa Workshop e-Smart IKM serta membangun delapan Capability Center, yaitu Digital Capabilty Center for Industri 4.0 (PIDI 4.0), empat Satelite Capability Centers, dan tiga Learning Factories,” pungkas Menperin.

Baca Juga: Pagu Anggaran Kemenperin Rp 2,91 Triliun Tahun 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News