KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 176  daerah menerima penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2023.  Swasti Saba merupakan penghargaan setiap dua tahun sekali dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kepada kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program 9 tatanan yang menjadi domain dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan  ajang pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat dengan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan. “Pemberian penghargaan tahun ini juga berbeda-beda. Kami melakukan penilaian terhadap sembilan tatanan kabupaten/kota sehat,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (29/11). 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan, urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah derah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah.

Baca Juga: Pemerintah gelontorkan Rp 55 miliar untuk masalah gizi buruk

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, urbanisasi dan juga perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota. Semakin banyak orang yang tinggal di kota maka semakin besar pula masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat.

Contohnya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah kasus idealnya menurut WHO adalah di bawah 10 per 100 ribu penduduk. Indonesia baru bisa mencapai 28 per 100.000 penduduk. Hanya ada satu kota yang bisa di bawah 10 per 100.000 penduduk yaitu kota Yogyakarta.

"Ini karena pemkot Yogya dibantu akademisi melakukan terobosan yaitu dengan melepas nyamuk baik untuk melawan  nyamuk penyebab DBD,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Sekjen Kementerian Dalam Neger,i Suhajar Diantoro mengungkapan, Kementerian Dalam Negeri mempunyai dua program besar yaitu mendekatkan layanan kesehatan primer ke masyarakat serta rumah sakit di provinsi dan kabupaten kota mulai bisa menangani penyakit berat.

“Total APBD hampir Rp 1.300 triliun dan untuk kesehatan sebesar Rp 197 triliun. Dari Rp 197 triliun itu sepertiganya untuk belanja alat kesehatan, 30% untuk jasa tenaga kesehatan dan iuran kesehatan 30%, lalu  28% dari Rp197 triliun seharusnya dapat untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di tempat terpencil,” kata Suhajar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News