KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) memiliki beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis untuk diselesaikan.

Adapun isu strategis yang dihadapi adalah isu banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi; isu permukiman kumuh; isu pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara; isu mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu; serta isu penyediaan air baku dan air minum. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan isu strategis tersebut disebabkan oleh beberapa masalah mendasar seperti tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang tumpang tindih, terdapat keterbatasan sumber pendanaan di tingkat pusat maupun daerah, investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap pemangku kepentingan ditingkat pusat dan pemerintah daerah. 

Baca Juga: Sepanjang 2022, Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 60 Kasus Mafia Tanah

Atas ketiga permasalahan fundamental tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan sedikitnya tiga solusi strategis yang harus dilakukan secara sinergi untuk menuntaskan permasalahan di Jabodetabek-Punjur.

"Pertama, Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabekpunjur telah menyusun beberapa quick win untuk tiap-tiap isu strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana aksi," sebut Hadi Tjahjanto, Rabu (7/12). 

Dia mencontohkan, dalam penanganan sampah difokuskan di Kali Dadap, pengembangan platform Produkramah hasil produksi Bank Sampah, dan pengembangan tempat pembuangan akhir regional RDF. Selanjutnya, penanganan banjir dengan beberapa quick wins seperti pengembangan beberapa dam penampungan air dll. 

Kedua, TKPR Jabodetabekpunjur membutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan. 

Baca Juga: Berikut Upaya Kementan dalam Mengurangi Alih Fungsi Lahan Pertanian

"Kita tahu bahwa kita memiliki sumber pendanaan yang terbatas. Oleh sebabnya, kita memerlukan pembiayaan kreatif dan alternatif. Baik itu melalui skema  Public-Private Partnership (PPP), pinjaman, hibah, maupun skema-skema pembiayaan lainnya," lanjut Hadi Tjahjanto.

Ketiga, TKPR Jabodetabekpunjur membutuhkan sinergi investasi dan intervensi. Karena menurutnya, tiap-tiap pemangku kepentingan biasanya memiliki prioritas tersendiri.

"Namun, khusus untuk isu-isu strategis, mari kita melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui satu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama," tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News