KONTAN.CO.ID -  Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai programuntukmembantu meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesiadi pasar dalam dan luar negeri. Berbagai program tersebut diharapkan mendorongpemberdayaan perempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan HubunganAntarLembaga Fajarini Puntodewi sebagai salah satu panelis pada agenda tambahan“WomanEmpowerment Troughs Trade: Breaking barriers and transforming subsistence into valuechainparticipation”. Diskusi digelar di sela-sela Konferensi Komisi Status Perempuan (Comissionof theStatus of Woman/CSW) ke-68 di PBB New York, Amerika Serikat pada Rabu lalu (13/3).

“Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong pemberdayaanperempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan. Dengankatalain, mendorong kemajuan UMKM artinya mendorong pemberdayaan perempuan,” ujar Puntodewi.

Puntodewi melanjutkan, program-program tersebut meliputi pengembangan produkdanpeningkatan kapasitas; fasilitasi akses pasar dalam negeri, luar negeri, dan akses permodalan; serta penyelenggaraan pusat informasi dan digitalisasi perdagangan. Tidak ketinggalanrevitalisasi sarana perdagangan yang berhasil membantu banyak UMKM mengembangkanusahanyatermasuk menjadi eksportir unggul.

Pertemuan yang diselenggarakan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)tersebut menghadirkan CEO Women at the Table Caitlin Kraft-Buchman sebagai moderator. Hadirsebagai panelis yaitu Special Advisor on Foreign Affairs, Foundation for EuropeanProgressiveStudies Swedia Ann Linde; Senior Gender Officer, Rural Transformation and Gender EqualityDivision Food and Agriculture Organization (FAO) Clara Mi Young Park; Economic Affairs Officer,Trade, Gender and Development Programme UNCTAD Mariangela Linoci; dan Global LeadStrategic Initiatives and Business Development MicroSave Consulting Jenifer Shapiro.

Puntodewi mengungkapkan, kesimpulan dari diskusi yaitu perdagangan memiliki peranpentingdalam pemberdayaan perempuan, baik secara langsung bagi perempuan yang terlibat dalamkegiatan perdagangan maupun secara tidak langsung.

“Perlu berbagai upaya untuk mendukung partisipasi perempuan dalamperdagangan. Upayatersebut meliputi pembangunan ekosistem finansial yang kondusif untuk perempuan, peningkatankapasitas yang tertarget, pembangunan basis data yang kuat untuk mendorongformulasi kebijakan yang tepat termasuk dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas, serta transformasi struktural khususnya dalam mengubah mindset terhadap peran perempuandalamperekonomian,” jelas Puntodewi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N. Rosalin, Hakim Agung pada MahkamahAgung Nani Indrawati, dan Atase Perdagangan Washington DC Ranitya Kusumadewi.

Baca Juga: KBRI Kairo dan Matrade Kairo Jajaki Perjanjian Perdagangan ASEAN-Mesir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News