KONTAN.CO.ID - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey mengajak seluruh stakeholders pelayaran Indonesia untuk bersama meningkatkan kualitas dan performa kapal niaga berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.

“Perlu kita sadari bahwa akan ada manfaat besar bagi kita jika Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Sebab, posisi tersebut akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor,” ujar Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono dalam sambutannya dalam seminar bertajuk ‘Port State Control (PSC) Inspection Awareness’.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan peningkatan kinerja, bisa menghadirkan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya ekonomi maritim.

“Untuk itu, perlu kita pertahankan dan tingkatkan baik performa keselamatan maupun keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia,” kata Arisudono pada seminar yang digelar di Hotel Harris Kelapa Gading, Senin (29/05/2023).

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota organisasi Port State Control (PSC) di area Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama Tokyo MoU. Berdasarkan Annual Report Tokyo MoU, Indonesia mengalami peningkatan kategori menjadi whitelist dalam kurun waktu 3 tahun dan Indonesia telah dinyatakan masuk kategori whitelist dalam Annual Report sejak 2020 sampai 2022.

“Oleh karenanya, diperlukan penanganan segera agar dapat mempertahankan kategori whitelist pada kapal-kapal berbendera Indonesia. Bersama seluruh stakeholders, kita bisa meningkatkan kualitas kapal yang berlayar ke luar negeri, terutama Singapura,” jelas Arisudono.

Ia juga menambahkan, kedua upaya tersebut perlu dilakukan untuk menjaga nama baik kapal-kapal berbendera Indonesia, serta menjaga preferensi pelaku bisnis Internasional terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia.

Dalam acara seminar ini, Direktur Utama IDSurvey bersama beberapa pihak yaitu Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association ( INSA ), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan  Direktur KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama untuk meningkatkan kualitas pelayaran Indonesia.

Dengan adanya deklarasi ini, PT BKI (Persero) berharap dapat meningkatkan komitmen dalam upaya peningkatan kualitas dan performa keselamatan serta keamanan pelayaran Indonesia di mata dunia, sehingga pelayaran Indonesia dapat berkembang secara global dan kapal-kapal berbendera Indonesia akan semakin terpercaya bagi dunia pelayaran internasional.

Seminar ini juga turut dihadiri oleh  Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Okto Irianto dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dr Hartanto. Keduanya mengungkapkan bahwa Indonesia harus mempertahankan prestasi  yang sudah masuk dalam kategori whitelist.

“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena telah berhasil mencapai salah satu tujuan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo terkait kapal berbendera Indonesia, yaitu tidak lagi backlist melainkan whitelist. Untuk itu, kita perlu mempertahankan pencapaian kita dan salah satu caranya dengan mengutamakan BKI sebagai pilihan saat survey kapal," ujar Okto Irianto.

Dalam kesempatan yang sama, Hartanto juga menyampaikan, BKI memiliki peranan penting dalam inspeksi dan pengujian kapal sesuai dengan standar internasional maka perlu ada sinergi antar berbagai pihak dalam menjalankan tugasnya.

“Tidak perlu memikirkan untung atau rugi demi Merah Putih. Saya bangga dengan prestasi Indonesia yang sudah masuk dalam kategori whitelist tetapi tidak berhenti disitu saja, ini harus dijaga,” katanya.

Para narasumber menyampaikan betapa pentingnya memperhatikan dan memaksimalkan perawatan seluruh aspek antara lain kondisi kapal baik dari sisi konstruksi perlengkapan dan permesinan. Kemudian juga aspek pengetahuan dari awak kapal dan pegawai perusahaan serta meningkatkan ship management dan ship risk profiling dalam PSC sehingga performa kapal dapat meningkat. Dengan demikian, upaya pencegahan adanya penahanan kapal berbendera Indonesia berlayar ke luar negeri dapat dilakukan.

Baca Juga: IDSurvey dan Pelindo Persiapkan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon dan Dekarbonisasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News