KONTAN.CO.ID - Asian Development Bank (ADB) dan Pemerintah Indonesia meluncurkan ruang lingkup kajian untuk memetakan langkah agar Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota baru Indonesia, dapat mengidentifikasi, melacak, menetralisasi, dan mengurangi emisi karbon.

Kegiatan tersebut diumumkan dalam sebuah acara di COP27 dan selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contributions) sejalan dengan Kesepakatan Paris.

ADB akan memberikan bantuan teknis dalam bentuk kajian bagi persiapan menyeluruh kontribusi yang ditetapkan secara regional dan lokal untuk IKN Nusantara, hal yang baru pertama kali dilakukan di tingkat daerah di Indonesia. Sebuah kajian lokal secara sukarela untuk menganalisis bagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) telah dijalankan di tingkat lokal juga akan dilaksanakan.

“Partisipasi aktif pemerintah daerah, yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan nasional, merupakan hal yang sangat penting agar negara dapat mencapai komitmennya berdasarkan Kesepakatan Paris,” kata Ahmed M. Saeed, Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik. “ADB gembira dapat membantu Otorita IKN dalam mengambil langkah tegas untuk memerangi perubahan iklim.”

“Kajian ini merupakan langkah selanjutnya dalam upaya mencapai sasaran kami, yaitu menjadikan IKN sebagai ibu kota nasional dengan hutan lestari yang pertama di dunia dan kota karbon netral yang pertama di Indonesia pada 2045,” kata Bambang Susantono, Ketua Otorita IKN.

Kajian tersebut akan mengidentifikasi kegiatan penting dalam membantu Nusantara memenuhi komitmen nol emisi karbon, termasuk melindungi dan memulihkan lahan dan kawasan hutan di ibu kota baru. Otorita IKN juga akan memprioritaskan rehabilitasi dan perlindungan yang memiliki nilai konservasi besar, seperti koridor satwa liar dan koridor keanekaragaman hayati, serta zona tangkapan air. Untuk daerah perkotaan, pembangunan Nusantara akan memprioritaskan material rendah karbon untuk konstruksi, memaksimalkan energi yang berasal dari sumber terbarukan, serta akses transportasi publik.

Bantuan teknis akan dikelola oleh ADB dan dibiayai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Australian Department of Foreign Affairs and Trade). Bantuan teknis tersebut diperkirakan akan selesai pada Juni 2023.

Otorita IKN dibentuk pada Maret 2022 sebagai lembaga tingkat menteri yang kedudukannya langsung di bawah Presiden Indonesia. Otorita IKN ini bertugas melaksanakan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, serta bertanggung jawab mengawasi peralihan pemerintah ke ibu kota baru dan, pada akhirnya, akan menjadi pengelola kota tersebut.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

Baca Juga: Suahasil Nazara Sebut Butuh Komitmen Kuat dan Investasi Besar Menuju Rendah Karbon

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News