Jakarta – Pemerintah menargetkan, seluruh penduduk Indonesia akan tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada 2019. Guna mendukung program pemerintah serta mempermudah nasabah dan calon nasabah mengakses JKN-KIS, PT. Bank Sinarmas, Tbk. (BSIM) meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Gedung BNI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat padaSenin(10/04).

Melalui kemitraan ini, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran iuran di kantor-kantor cabang BSIM dan properti milik kelompok usaha Sinar Mas di seluruh Indonesia.

“Grup Sinar Mas memiliki jangkauan bisnis yang luas dengan jumlah karyawan yang besar. Penandatanganan kerjasama ini akan membantu pemerintah memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan tidak hanya di kelompok usaha Sinar Mas, melainkan juga masyarakat luas yang telah dan akan menjadi nasabah kami,” ujar Direktur IT dan Operasional BSIM, FrenkyT.Susilo.

Selain kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran, kerjasama antara BPJS Kesehatan dan BSIM juga mencakup pengolahan data kepesertaan, termasuk data pembayaran iuran yang berasal dari peserta dalam kelompok usaha Sinar Mas dan mitra kerjanya. Kemitraan ini terkait pula dengan dukungan pengembangan Teknologi Informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan program ini.

Nantinya, lanjut Frenky, pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui Bank Sinarmas akan dapat dilakukan baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking maupun transaksi di teller.

Sejak beroperasi pada 1 Januari 2014, BPSJ Kesehatan telah berhasil mencakup 70% totalpendudukIndonesia,atausejumlah174jutaorangdalamjangkawaktu3tahun. Di akhir 2017, program JKN-KIS ditargetkan menjangkau 201 juta penduduk. Adapun di 2019, jangkauan JKN-KIS diharapkan mencapai 100% penduduk atau 257,5 juta orang.

Kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan bertahap mulai 1 Januari 2014 untuk Penerima Bantuan Iuran atau fakir miskin dan orang tidak mampu, TNI/Polri, eks-Askes dan eks-Jamsostek; paling lambat 1 Januari 2015 untuk BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil dan paling lambat 1 Januari 2016 untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Pada 2019, seluruh WNI ditargetkan terdaftar untuk program ini, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Kemitraan BSIM dengan BPJS Kesehatan diharapkan tak hanya mendukung pemerintah mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), namun juga dapat meningkatkan jumlah nasabah BSIM, fee-based income dan Dana PihakKetiga(DPK).

Hingga akhir tahun 2016, BSIM berhasil membukukan kinerja yang sangat baik. Laba bersih Perseroan meningkat 100,19% menjadi Rp 371 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 185 miliar. Jumlah DPK yang berhasil dihimpun meningkat sebesar 12,17% dari Rp 22,36 triliun di 2015 menjadi Rp 25,08 triliun pada akhir 2016. Adapun total aset naik 11,93% dari Rp 27,87 triliun menjadi Rp 31,19 triliun. Peningkatan totalaset tersebut terutamadikontribusiolehpertumbuhan kredit yang disalurkan sebesar 10,58%. Adapun rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) net pada penutupan 2016 tercatat 1,47%.