JAKARTA – Mempercepat transformasi struktural menjadi salah satu subtema yang dibahas pada gelaran Indonesia Development Forum (IDF) 2019 yang tahun ini mengetengahkan topik utama “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif.” Topik ini menjadi penting mengingat transformasi struktural erat kaitannya dengan perubahan struktur ekonomi negara; dari berbasis agraris menjadi industri, dan kemudian menjadi berbasis sektor jasa. Regulasi, kualitas institusi rendah, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan fiskal, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum kompetitif menjadi persoalan-persoalan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, transformasi struktural menjadi kunci, utamanya dengan memanfaatkan bonus demografi, agar dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan pada akhirnya mengubah status ekonomi dari negara berkembang menjadi negara maju.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan berjalan secara konsisten selama 20 tahun terakhir, perubahan struktur ekonomi justru berjalan lambat dan tidak sesuai rencana. Sektor industri belum mampu menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan, dan angkatan kerja banyak yang berada di sektor jasa, namun bersifat informal dan tidak memberikan penghasilan yang memadai. Dalam paparannya pada sesi plenary utama “Transformasi Struktural” di hari pertama penyelenggaraan IDF 2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa visi “Indonesia 2045” mencita-citakan bahwa ketika Indonesia berusia 100 tahun, Indonesia telah berhasil menjadi high-income country. Hal ini hanya bisa diwujudkan jika pertumbuhan ekonomi rata-rata dapat dipertahankan pada kisaran 5,1 hingga 7 persen secara terus menerus. Untuk itu Bappenas telah menyiapkan tiga skenario pembangunan ekonomi, dengan menitikberatkan fokus pada revitalisasi industri agar pertumbuhan sektor manufaktur selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi; transformasi sektor jasa, khususnya di sektor pariwisata; serta meningkatkan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa ada lima sektor prioritas pada Making Indonesia 4.0., yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi pada sektor-sektor prioritas ini, kebijakan 2020-2024 mendatang akan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing manufaktur ekspor, serta penguatan industri hulu yang strategis. Salah satu kebijakan lain yang dianggap dapat mendorong percepatan transformasi struktural adalah dengan pemberian insentif pajak untuk mendorong pengembangan vokasi di Indonesia, agar negara dapat terus mencetak SDM dengan daya saing yang kompetitif.

Hal serupa juga disampaikan oleh pembicara utama lainnya, Professor Ekonomi dan Carl Marks, Universitas Cornell, Ithaca dan New York, Kaushik Basu, yang menilai pentingnya perubahan kebijakan yang radikal untuk pendidikan di Indonesia. Investasi pendidikan harus diarahkan ke pendidikan kreatif, inovatif, dan saintifik, karena pendidikan teknis ataupun mekanikal sudah digantikan oleh teknologi. “Saya sangat optimis dengan perekonomian Indonesia. Indonesia sudah melalui berbagai krisis ekonomi besar di tahun 1998 dan 2008, namun tetap bisa bangkit dan menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Negara lain juga optimis akan ekonomi Indonesia. Ke depannya ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih besar lagi, bahkan hingga 7 persen per-tahun,” ujar Kaushik.

IDF menitikberatkan pada riset, praktik cerdas dan pelajaran dari pengalaman pembangunan di tingkat akar rumput hingga nasional maupun internasional. Melalui pendekatan berbentuk diskusi dengan mendatangkan berbagai narasumber berpengalaman, IDF diharapkan dapat mendukung Indonesia untuk terus bergerak mengejar kompetisi sekaligus mendapatkan gagasan-gagasan yang relevan sebagai basis penyusunan peta jalan dan kebijakan terkait peluang ketenagakerjaan di masa depan Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan sejumlah fungsi, antara lain pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.

Indonesia Development Forum (IDF) 2019 - https://indonesiadevelopmentforum.com/2019
Sebuah platform untuk dialog nasional mengenai pembangunan. Diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas pada 22-23 Juli 2019 di Jakarta, IDF mempertemukan para pemimpin dari pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas solusi tantangan utama pembangunan Indonesia.

Knowledge Sector Initiative (KSI) - http://www.ksi-indonesia.org/en/home
Program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang lebih berkualitas, yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.