JAKARTA – SDA menyumbang sebagian besar perekonomian Indonesia. Lebih dari 27 persen PDB Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan, utamanya pada komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan gas alam. Tanpa manajemen SDM yang tepat, Indonesia berisiko lebih banyak mengalami degradasi lingkungan dan menghasilkan emisi GRK. Untuk itu, sistem penilaian SDA menjadi sangat krusial dan penting untuk menggabungkan aset-aset SDA di atas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada 2013, Kementerian PPN/Bappenas bersama Bank Dunia, BPS, dan Kementerian Keuangan membentuk Indonesia Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (I-WAVES) untuk mendukung sistem Natural Capital Accounting (NCA) Indonesia dan mendorong kolaborasi lintas kementerian dalam mengembangkan neraca SDAyang memenuhi System of Environmental and Economics Account (SEEA). Program I-WAVES merupakan bentuk kemitraan global yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mendukung upaya berbagai pemerintah dunia memasukkan NCA dalam perencanaan pembangunan mereka, dan menjadikan NCA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi.

“I-WAVES telah mendukung pemanfaatan NCA untuk analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, seperti pengembangan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sedang digarap Indonesia saat ini. Kerangka kerja PRK ini menjadi tools untuk perencanaan pembangunan kami dan mendukung implementasi prioritas nasional yang telah kami rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kami harapkan ke depannya, coverage dari WAVES project dapat ditambah lagi. Karena negara kita negara kepulauan, kita ingin memiliki monetary value untuk mangrove, coral reef dan sea crest yang ada. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati dengan coastal resources yang kita miliki,” jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Sejauh ini, I-WAVES telah membantu Pemerintah Indonesia dalam meraih beberapa capaian, yaitu peningkatan cakupan Sistem dan Ekonomi Terpadu dan Ekonomi Akuntansi (SISNERLING) yang ada dan kualitas data serta mendukung pembentukan rekening nasional berbasis-sistem SEEA untuk tutupan lahan, penggunaan lahan, ekosistem, dan lahan gambut. Secara khusus kegiatan ini juga telah mendukung inisiatif PRK. “Saya berharap neraca SDA yang telah disusun melalui program I-WAVES, secara umum dapat memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dan masyarakat luas dalam rangka pengarustamaan neraca SDA untuk pengambilan kebijakan. Sedangkan bagi BPS, secara khusus hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memperluas cakupan implementasi SEEA dalam SISNERLING, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai aset lingkungan maupun jasa ekosistem yang lebih rinci,” ungkap Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Adi Lumaksono.

Pada akhir fase pertama ini, I-WAVES telah berhasil merilis enam laporan yang memuat temuan tentang tanah dan asetnya, neraca lahan gambut, dan analisis integrasi neraca-neraca terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia. Berbagai laporan tersebut dikembangkan oleh Bank Dunia bersama dengan Bappenas, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, dan atas dukungan dari Pemerintah Denmark, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Swiss, dan Inggris. “Pada fase pertama ini, Bank Dunia melalui WAVES telah berhasil mengantarkan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem NCA di Indonesia. Sejauh ini, program WAVES telah memasukkan NCA ke dalam analisis kebijakan mengenai peluang untuk Inisiatif PRK. Ke depan, kami berharap dapat terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ungkap World Bank Lead Environment Economist Raffaello Cervigni.