Jakarta, 27 Desember 2021  –  Potensi bisnis dalam sektor pendidikan menjadi bisnis yang menjanjikan, bahkan bisa menghasilkan keuntungan besar jika bisa mendapatkan supply barang di bidang pendidikan dan mampu memasarkan dengan baik. Proses pemenuhan kebutuhan pendidikan didukung dengan adanya program digitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menghadirkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

SIPLah telah membantu pertumbuhan bisnis pelaku usaha/UKM pada sektor pendidikan di Indonesia sehingga adanya tren peningkatan, hal ini terlihat dari tingginya jumlah penyedia kebutuhan pendidikan yang bergabung dengan SIPLah Telkom (https://SIPLahtelkom.com/), yang merupakan salah satu e-commerce SIPLah resmi, yang dioperasikan oleh PT Telkom.

Dwi Meidianty, selaku tim bisnis SIPLah Telkom mengatakan “SIPLah Telkom sejak awal hadir dengan tujuan untuk mempermudah akses para pelaku usaha/UKM pendidikan di Indonesia khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa sekolah. Kami telah melihat adanya peningkatan tren secara positif dengan terus meningkatnya transaksi yang terjadi dan jumlah penyedia kebutuhan pendidikan yang bergabung didalamnya.

Hingga saat ini, ada sekitar lebih dari 20,000 penyedia kebutuhan Pendidikan dengan jutaan produk yang dijual secara variatif, sudah bergabung bersama kami. Hal ini menunjukkan bahwa ada keuntungan potensial yang dapat dicapai ketika para pelaku usaha/UKM Pendidikan mau beralih dari cara konvensional dan bergabung dengan mitra SIPLah. Jika ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut bagaimana cara mendaftar sebagai penjual di SIPLah Telkom atau cara bertransaksi, silakan hubungi CS kami di support@siplahtelkom.com ”

Namun seiring meningkatnya transaksi yang terjadi di SIPLah, masih ada tantangan yang perlu dihadapi bagi para pelaku usaha/UKM pendidikan dalam mengembangkan usahanya, terlebih masalah akses permodalan.

Hal ini didukung oleh riset Pintek di bulan Juli 2021 pada lebih dari 80 pelaku usaha/UKM pendidikan, ada sekitar 69 persen UKM Pendidikan membiayai usahanya mengandalkan pendanaan pribadi untuk modal dan operasional perusahaannya. Selain itu, dari 80 lebih pelaku usaha/UKM pendidikan, 57 persen mengatakan memiliki kesulitan dalam mendapatkan pendanaan selama dua tahun terakhir setidaknya 1- 2 kali.

Tommy Yuwono, Co-Founder dan Direktur Utama Pintek mengatakan “Kami melihat akses permodalan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha/UKM pendidikan di Indonesia, adanya kekurangan informasi menjadi hambatan karena UKM biasanya tidak masuk audit lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi, sekolah melakukan pesanan barang harus menyediakan di awal dan baru sekolah membayar sehingga memang membutuhkan modal yang besar.

Oleh karena itu sejak awal tahun 2021, kami memfokuskan strategi bisnis untuk pendanaan bagi pelaku usaha/UKM Pendidikan.” Sejalan dengan survei yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi COVID-19.  Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting.  

Pelaku usaha/UKM pendidikan dapat memanfaatkan peer-to-peer lending untuk memperoleh akses mudah dan cepat ke pinjaman modal tanpa agunan untuk mengembangkan usahanya.  Hasil  laporan “Roaring 20s: The SEA Digital Decade” yang dilakukan oleh  Google, Temasek, dan Bain & Company, 59% pedagang digital di Indonesia sekarang mengadopsi solusi pinjaman digital. 

Perusahaan financial technology peer-to-peer lending untuk pendidikan, Pintek telah berkolaborasi dengan SIPLah telkom pada bulan oktober lalu. Hal ini menjadi salah satu langkah Pintek dalam mendukung perkembangan pelaku usaha/UKM pendidikan khususnya yang memiliki bisnis pada pengadaan kebutuhan pendidikan  di Indonesia.