Jakarta, 20 Februari 2019 – Realisasi APBN pada awal tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan serta menumbuhkan rasa optimis untuk pencapaian target pendapatan negara di tahun 2019.

Optimisme tersebut didukung oleh tercapaianya Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,18 persen (yoy), sehingga PDB tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan permintaan domestik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,08 persen (yoy) dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 10,79 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh meningkatnya pertumbuhan penjualan eceran, tingkat inflasi yang rendah, dan pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu. Pertumbuhan konsumsi LNPRT dipengaruhi peningkatan belanja konsumsi terutama terkait persiapan penyelenggaraan pemilu 2019.

Hingga akhir bulan Januari 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp108,08 triliun atau 4,99 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 6,24 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp89,76 trilun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp18,32 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp4,60 miliar.
Selama bulan Januari 2019, telah terkumpul penerimaan pajak secara bruto sebesar Rp105,28 triliun atau tumbuh 11,49 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 10,30 persen (yoy). Capaian penerimaan bruto tersebut utamanya ditopang oleh PPh Migas yang tumbuh double digits sebesar 38,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Secara neto penerimaan pajak hingga akhir Januari 2019 telah mencapai Rp86,00 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,82 persen (yoy). Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak ini ditunjang oleh kinerja PPh Non-Migas dan PPh Migas yang juga tumbuh double digits masing-masing sebesar 19,07 persen dan 38,23 persen.

Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir bulan pertama di tahun 2019 mencapai Rp3,76 triliun, atau 1,80 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp208,82 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi Rp0,23 triliun dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 6,63 persen. Penerimaan kepabeanan dan cukai sendiri berasal dari penerimaan yang bersifat rutin dan extra effort, dengan kontribusi masing-masing sebesar 91,22 persen dan 8,78 persen. Penerimaan Bea Masuk (BM) hingga akhir Januari 2019 berhasil dikumpulkan sebesar Rp2,95 triliun atau 7,57 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp38,90 triliun. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2018 yang besarnya Rp2,80 triliun atau tumbuh sebesar 5,07 persen (yoy).

Sementara itu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Januari 2019 telah mencapai Rp18,32 triliun atau 4,84 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi Penerimaan PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp9,81 triliun atau tumbuh sebesar 0,66 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Di sisi Belanja Negara realiasi sampai dengan akhir Januari 2019 mencapai Rp153,83 triliun (6,25 persen dari pagu APBN 2019), meningkat 10,35 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp76,11 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp77,72 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Januari 2019 mencapai Rp77,72 triliun atau 9,40 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp77,41 triliun (10,23 persen) dan Dana Desa Rp0,32 triliun (0,45 persen).

Lebih lanjut, realisasi defisit APBN hingga Januari 2019 mencapai Rp45,77 triliun atau sekitar 0,28 persen PDB. Defisit tersebut ditutup dengan realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Januari 2019 mencapai Rp122,53 triliun atau sebesar 41,4 persen dari target APBN 2019 terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar Rp122,47 triliun atau sebesar 34,1 persen dari target APBN. Hal ini merupakan strategi frontloading dalam pembiayaan APBN antara lain dengan pertimbangan sebagai mitigasi risiko atas ketidakpastian dan volatilitas pasar global, memanfaatkan tingginya likuiditas pasar keuangan pada kuartal I, dan mengamankan pembiayaan APBN. Strategi ini pernah dilakukan sebelumnya dan terbukti efektif untuk mengelola kebutuhan pembiayaan APBN dalam situasi ketidakpastian. Pemerintah menjaga pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan produktif dengan menjaga rasio utang tetap terkendali dalam batas aman, meningkatkan efisiensi pengelolaan utang, memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif, serta memperluas basis investor domestik dan inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi online.

Kedepan, Pemerintah akan terus mengoptimalkan pendapatan negara, realisasi belanja, serta pembiayaan defisit yang sehat untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin optimal. Pemerintah berkomitmen kuat untuk menjaga disiplin anggaran dan tingkat defisit dalam rangka mencapai APBN yang semakin kredibel dan efisien.