Pemerintah Australia mengutuk keras kekejaman yang dilakukan di negara bagian Rakhine, Shan, dan Kachin di Myanmar, seperti yang dirinci dalam laporan lengkap Misi Pencarian Fakta PBB di Myanmar.

Setelah laporan awal Misi pada tanggal 27 Agustus, laporan lengkap mendokumentasikan secara detail pelanggaran serius hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yang dilakukan terutama oleh militer Myanmar terhadap etnis minoritas.

Dalam kasus Negara Bagian Rakhine, Misi Pencarian Fakta menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang telah terjadi, serta menemukan bukti yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan atas genosida yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya.

Laporan lengkap Misi Pencarian Fakta menambah banyak bukti yang menunjukkan terjadinya kejahatan paling serius di bawah hukum internasional, khususnya terhadap etnis Rohingya.

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan opsi untuk menanggapi laporan Misi Pencarian Fakta, termasuk sanksi yang ditargetkan.

Sejalan dengan rekomendasi dari Misi ini, Australia akan mendukung upaya internasional baru tentang pertanggungjawaban dan keadilan di Myanmar, termasuk di Dewan Hak Asasi Manusia, di mana kami merupakan anggota.

Myanmar terus menghadapi tantangan berat karena transisi dari lima dekade pemerintahan militer. Sebagai mitra regional, Australia akan terus mendukung upaya mencapai demokrasi serta rekonsiliasi dan perdamaian nasional untuk kepentingan seluruh penduduk di Myanmar.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, akan sangat penting untuk proses ini.