Rudiantara menegaskan kementeriannya telah bekerja keras melakukan sosialisasi cara menghindari ransomware Wannacry dan meminimalisasi jumlah komputer yang terinfeksi oleh ransomware ini.

 

"Jangan sampai ada fobia memakai internet. Masyarakat tidak boleh takut memakai internet," ujar Rudiantara saat memberikan sambutan pada Peringatan HUT Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), di Cafe The Pallas, SCBD, Jakarta, Senin (15/5/2017).

 

Menurut Rudiantara, seperti yang telah disosialisasikan Kemenkominfo, masalah serangan ransomware Wannacry itu solusinya cukup mudah. Hanya dengan memutuskan sebentar komputer dari jaringan internet dan melakukan back up date. 

 

"Putuskan sebentar, buat back up data, lalu sambungkan lagi. Jangan diputus lalu cari back up seperti kebanyakan laki-laki," seloroh Rudiantara disambut tawa para pengusaha anggota APJII yang hadir.

 

Rudiantara menuturkan pihaknya baru mendapatkan laporan dua lembaga publik yang terinfeksi ransomware Wannacry, yaitu Rumah Sakit Kanker Nasional Dharmais dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Di kedua lembaga itu pun, menurut Rudiantara, penggunaan Internet sudah normal kembali.

 

 

Sebagai antisipasi menyebarnya serangan siber ransomware Wannacry, Kemenkominfo juga telah mengamankan tiga sektor strategis yaitu layanan keuangan, transportasi, dan energi dengan menjalin pengamanan bersama Ketua OJK Mulyaman Hadad, Menteri Perhubungan Ignasius Johan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

 

"Saya sudah komunikasi langsung ke mereka. Walau mereka sedang ada di Jepang, untuk di cascade langsung ke bawah maupun ke sektornya ke operatornya untuk di sosialisasikan, " tutur Rudiantara.

 

Salah satu langkah pengamanan Kemenkominfo lainnya adalah dengan berkoordinasi dengan semua perusahaan operator anggota APJII untuk memutus jaringan sementara guna pencegahan penyebaran mallware.

 

"APJII dan anggotanya bantu untuk memastikan tidak semakin banyak yang terdapat. Karena kita harus putus hubungan (internet) dulu nih, setelah itu backup data. Masalahnya ini kan tidak dalam bentuk attachment malwarenya. Ini dia nge-ping aja udah bisa," kata Rudiantara.

 

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menimpali, bahwa semua operator penyedia internet anggotanya telah bergerak cepat menguatkan pengamanan dan penyaringan untuk konsumen dan memberikan imbauan langkah yang perlu diambil.

 

"Kita melakukan filter semuanya. Kita juga minta ke teman-teman kasih himbauan ke customer mereka untuk mereka melakukan filter itu juga, jadi ada berlapis. Di atas file ada lapisan lagi, hari ini alhamdulilah gak ada berita yang sangat krusial banget, karena provider itu yang semalam kita filter itu paketnya memang gede banget," tegas Jamal.

 

 

Rudiantara juga menekankan akan terus menyosialisasikan penggunaan internet secara positif kepada para pengusaha anggota APJII.

 

"Kami memahami harus terus menyosialisasikan pemakaian internet. Jika tidak, nanti kasihan pengusaha internet kehilangan pelanggan," katanya lagi.

 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta para pengusaha anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga untuk menyukseskan program pemerintah menaikkan angka penggunaan bandwith atau data transfer untuk pengguna internet per kapita di masyarakat.

 

"Harapan kami angka penggunaan bandwith per kapita akan naik lagi," ujar Rudiantara.

 

Menurut Rudiantara, untuk meningkatkan angka penggunaan bandwith per kapita harus ada kerjasama yang erat antara operator penyedia internet dan pemerintah. Rudiantara berjanji, pemerintah akan menyediakan infrastrukturnya, sementara operator melakukan penetrasi ke masyarakat sebagai pengguna.

 

"Operator penyedia jasa internet dan pemerintah adalah dua sisi mata uang," tegas Rudiantara yang biasa disapa Chief RA.

 

Salah satu infrastruktur yang telah disediakan pemerintah, ujar dia, adalah proyek Palapa Ring yang paling lambat tujuh bulan lagi akan bisa digunakan. Rudiantara menegaskan proyek pembangunan jaringan serat optik nasional itu akan bisa digunakan oleh operator untuk mempercepat akses dan menjangkau 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer. Total kabel Palapa Ring di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.

 

"Pemerintah ini membangun bukan seperti swasta setelah ada demand baru bangun. Justru kami membangun dulu infrastruktur, baru create demand," tegas Rudiantara.

 

Sebelum Palapa Ring bisa digunakan, Rudiantara mengimbau para pengusaha untuk segera memesan izin penggunaan, sebelum resmi bisa digunakan nanti.

 

"Jadi yang ingin menggunakan harus sudah memesan dari sekarang," tukasnya.

 

Menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2015, tingkat konsumsi bandwidth pengguna internet Indonesia baru 180 MB per bulan per kapita.

 

Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari harapan untuk mewujudkan ekonomi digital di Indonesia. Kadin pernah mendorong Pemerintah untuk penyediaan bandwidth atau data transfer untuk pengguna internet dengan target hingga 1 GB per bulan per kapita.

 

Ketua Umum APJII Jamalul Izza, menyebutkan selain tingkat konsumsi, kecepatan akses data juga perlu diperhatikan sehingga ia mengimbau semua pemangku kepentingan dalam sektor TIK (teknologi informasi dan komunikasi) memperhatikan pengembangan ketersediaan bandwidth disertai kecepatan akses.

 

"Kita harus perhatikan berapa akses dan kecepatan yang harus dikembangkan, karena nantinya rakyat akan memakai mobilitas itu," ujar Jamal.

 

Jamal juga menyoroti penggunaan bandwith dari sisi konten yang makin didominasi konten lokal ketimbang internasional.

 

"Dulu internasional itu lebih tinggi dibanding lokal. Sekarang itu sudah hampir setengah, traffic international berkurang, yang lokal naik, karena konten-konten di Indonesia juga makin berkembang," tegas Jamal.

 

 

Ketua Umum APJII Jamalul Izza mengungkapkan beberapa program kerja lembaganya. Pada tahun ini, APJII akan melakukan survey penetrasi internet, dan beberapa program berlabel internet bersama (bersih, aktif dan aman).

 

Selain itu, mulai 2018 APJII akan memperluas keanggotaan setelah ditunjuk sebagai pengelola internet protocol (IP) oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Kominfo No. 32/2017.  

 

"Selama ini kan memang APJII mengelola IP. Resminya APJII ditunjuk oleh APNIK di Australia sebagai distribusi IP ke daerah Indonesia jadi satu negara itu hanya ada satu NIR. Tapi secara yuridis di Indonesia sendiri kita minta pemerintah memperkuat lagi APJII itu sebagai pengelola IP-nya," ujar Jamal. 

 

Karena APJII secara ekslusif diberi kewenangan mengelola IP, sementara IP diperlukan oleh banyak perusahaan yang bergerak di ranah internet, anggota APJII pun bisa merentang ke banyak sektor.

 

"Semua yang menjadi anggota APJII itu pengguna IP. Bisa bank, media, vendor, perangkat, konten. Jadi PR-Nya APJII lebih gede lagi," tukas Jamal.