Paris, 7 Oktober 2021 – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menghadiri Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) World Trade Organization (WTO) di Paris, Prancis pada Selasa lalu (5/10) di sela-sela pertemuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pertemuan digelar untuk membangun konsensus guna menghasilkan kesepakatan yang konkret pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO mendatang serta memajukan agenda reformasi WTO.

“Indonesia akan berupaya menjembatani kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, khususnya perundingan pengabaian perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Hal ini dilakukan agar dapat membantu menyelamatkan nyawa manusia,” jelas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan, perdagangan tetap perlu dijaga sebab berperan sebagai penggerak bagi pemulihan ekonomi. “Indonesia juga siap berperan lebih menjadi mediator untuk membantu kesuksesan KTM ke-12 WTO mendatang,” ungkap Mendag Lutfi.

Pertama kali diadakan secara luring pada masa pandemi Covid-19, pertemuan yang dituanrumahi Menteri Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Australia Daniel Thomas Tehan ini dihadiri 23 menteri dan perwakilan negara kunci WTO. Diskusi terbagi menjadi empat mata pembahasan, yaitu perdagangan dan kesehatan, subsidi perikanan, pertanian, dan reformasi WTO.

Pada isu perdagangan dan kesehatan, mayoritas negara maju mendukung pembahasan isu tersebut sebagai kontribusi sektor perdagangan dan WTO terhadap mitigasi pandemi Covid-19. Kesepakatan pada isu perdagangan dan kesehatan akan menjadi sinyal positif bagi dunia internasional bahwa WTO dan sistem perdagangan multilateral masih dapat berfungsi, relevan, dan kredibel.

Namun, perdebatan masih terjadi pada proposal pengabaian sementara ketentuan TRIPs untuk vaksin, obat, alat kesehatan, dan produk kesehatan bagi penanganan Covid-19.

Pada isu subsidi perikanan, negara anggota WTO pada umumnya cenderung sepakat dengan adanya displin mengenai subsidi perikanan dan mengusulkan agar draf teks negosiasi yang telah disiapkan Ketua dapat menjadi basis perundingan.

Namun, beberapa negara anggota beranggapan bahwa teks tersebut belum seimbang karena belum mencakup perlakuan khusus bagi negara berkembang (special and differential treatment/SDT). SDT tidak cukup hanya pada bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, namun juga perlu adanya policy space bagi industri perikanan dan nelayan tradisional.

Pada dasarnya, Indonesia memiliki area perairan yang sangat luas. Sulit untuk melakukan pengawasan kegiatan perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated/IUU Fishing) secara mumpuni. Meski demikian, Indonesia bersedia untuk mengikuti perundingan yang konstruktif.

Adapun pembahasan bagian isu pertanian dibuka Australia sebagai Ketua PITM yang menyoroti tingkat subsidi pertanian yang telah berada pada level yang sangat tinggi dalam waktu lama. Di sisi lain, mayoritas negara berkembang memiliki kapasitas terbatas untuk mengembangkan sektor pertaniannya. Negara anggota WTO pada PITM menggarisbawahi perlunya kesamaan pandangan terkait landing zone yang ingin dicapai untuk isu pertanian pada KTM ke-12 WTO.