Gorontalo, 1 Maret 2019 – Presiden bersama Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo untuk mengunjungi pedagang dan debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Pasar Sentral Gorontalo. Pembiayaan UMi diluncurkan oleh Pemerintah pertengahan tahun 2017 dan merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan dan merupakan komplementer program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kepada penerima UMi, Presiden mengatakan, “UMi diberikan, dipinjamkan kepada bapak/Ibu sekalian dalam rangka untuk bisa meningkatkan penjualan, omset, barang-barang yang bapak/Ibu jual”.

Sampai dengan 23 Februari 2019, secara nasional, pembiayaan UMi telah disalurkan pada 846.547 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2,15 triliun, yang artinya rata-rata pembiayaan per debitur sebesar Rp2,7 juta. Penyaluran tersebut dicapai melalui kerja sama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan 3 penyalur yang telah ditunjuk yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). PT BAV menyalurkan pembiayaan UMi melalui pola penyaluran tidak langsung melalui kerja sama dengan 20 koperasi yang tersebar di berbagai provinsi. “Kami menggunakan lebih dari 6.000 cabang di seluruh Indonesia, dari pegadaian 4.500 cabang, PNM 1.000 cabang, serta Bahana Arta Ventura 26 cabang. Kita juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dibawahnya yaitu koperasi seperti Komidak, Bina Arta Ventura, MBK Ventura kalau di Jawa Timur ada Koperasi Sidogiri, ada Koperasi Nusa Umat Sejahtera BMT, semuanya adalah di dalam rangka untuk menjangkau pengusaha-pengusaha ultra mikro yang kecil ini namun tetap memiliki kemampuan untuk memonitor dan membimbingnya. Jadi dalam hal ini tidak hanya memberikan kredit akan tetapi melakukan penguatan dan juga untuk meningkatkan usaha kapasitas mereka”, ungkap Menkeu.

Secara khusus, untuk Provinsi Gorontalo, pembiayaan UMi telah menjangkau 273 debitur dengan total penyaluran lebih dari Rp1.898,5 juta. Tertinggi ada di Kabupaten Gorontalo dengan total 198 debitur (Rp1.384 juta) disusul oleh Kabupaten Bonebolango dengan total 27 debitur (Rp191 juta). Untuk wilayah lain ada di Kabupaten Boalemo dengan total 24 debitur (Rp153,5 juta), Kabupaten Pahuwato dengan total 12 debitur (Rp82 juta), dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan total 12 debitur (Rp88 juta). “Kami tentu berharap dengan adanya dana ini dari Rp7 triliun sekarang ini baru disalurkan Rp2 triliun, jadi sebetulnya ada anggarannya. Kapasitas di dalam menyalurkan barangkali yang akan kami evaluasi lebih banyak lagi. Kita tentu berharap para pedagang di pasar ini akan mendapatkan manfaat dari dana yang sudah disalurkan dan hari ini termasuk akan diakadkan dari sisi kreditnya”, tambah Menkeu.

Pembiayaan UMi menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dengan pembiayaan paling banyak Rp10 juta per nasabah. Selama ini, segmen tersebut belum bisa difasilitasi oleh program KUR. Jumlah usaha mikro di lapisan ini cukup signifikan, mencapai lebih dari 44 juta usaha atau sekitar 72,1% dari jumlah UMKM secara nasional. Perbedaan antara pembiayaan UMi dengan program lain, termasuk KUT (Kredit Usaha Tani) terletak pada 3 hal, antara lain: (i) Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana transaksi sekaligus pengawasan; (ii) Adanya penekanan pada program pendampingan dari penyalur kepada para debitur; (iii) Adanya skema pembiayaan secara berkelompok yang merupakan pembiayaan tanpa jaminan karena sasarannya adalah usaha yang belum bankable.

Pembiayaan UMi juga telah membentuk Digitalisasi pembiayaan UMi yang telah diluncurkan pada bulan Desember 2018 yang lalu oleh Menkeu. Hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam mendorong masyarakat mikro untuk mengembangan usahanya melalui e-commerce. Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran melalui uang elektronik antara lain: 

T-Money, T-Cash, GoPay dan marketplace Bukalapak. Dalam menjalankan digitalisasi pembiayaan UMi, Kementerian Keuangan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BLU BAKTI untuk menyediakan akses teknologi dan informasi yang lebih luas ke wilayah yang belum terakses layanan pembiayaan dan memberikan layanan yang lebih mudah dan cepat. “Kami juga berusaha untuk melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan fintech seperti Uang Elektronik (uNIK) dan juga para merchant dari market place termasuk buka lapak dan lainnya, nanti kami akan lihat apakah kemampuan untuk bisa menyalurkan dan meningkatkan kapasitas para pengusaha yang sangat kecil sehingga mereka bisa meningkat menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat”, tutup Menkeu.

Sampai dengan saat ini, Penyalur pembiayaan UMi di Provinsi Gorontalo belum maksimal, mengingat potensi UMKM yang sangat besar di wilayah Gorontalo. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi semua pihak yang terlibat. Penyaluran dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui partisipasi aktif Pemerintah Daerah melalui penjaringan debitur-debitur dan koperasi-koperasi yang potensial untuk semakin memperluas jangkauan pembiayaan UMi di daerah Provinsi Gorontalo secara khusus dan nasional secara umum.