“Khususnya bagi KKP, agar dapat menyampaikan alih mata pencaharian bagi pekerja KJA yang terdampak dari penertiban ini, dan membuat SK Menteri terkait alokasi jumlah KJA yang dapat beroperasi di 7 Kabupaten di kawasan Danau Toba,” terang Menko Luhut.

Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan berharap seluruh pihak dapat bahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ia mengingatkan jika ada perusahaan atau pihak-pihak yang melanggar dan merusak lingkungan, harus segera ditindak. Isu lingkungan ini harus menjadi perhatian bersama.

“Untuk keberlanjutan lingkungan tidak boleh main-main. Daya tampung danau Toba ini ada batasnya. Kalau ada perusahaan yang melanggar, harus ditindak, karena merusak lingkungan. Kita jangan ragu-ragu untuk hal-hal seperti ini. Tidak boleh kompromi terkait lingkungan,” tegas Menko Luhut.

Dalam rapat koordinasi virtual tersebut, hadir sejumlah pejabat diantaranya Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala BKPM, Kepala LAPAN, serta sejumlah Bupati di Provinsi Sumatera Utara.