Tiga pekan pasca Tahun Baru 2018, terjadi lonjakan harga beras yang signifikan di beberapa daerah di Indonesia. Kenaikan harga beras beberapa waktu belakangan ini mengundang perhatian banyak Pihak. Untuk mengurai permasalahan yang menyebabkan lonjakan harga beras saat ini, KPPU menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada hari ini (15/1) dengan para stakeholder dalam industri beras nasional, bertempat di Gedung KPPU Juanda, Jakarta. Hadir dalam FGD tersebut antara lain perwakilan dari POLRI, Kemendag, Kementan, Bulog, BPS, Perpadi, dan Pelaku usaha.

Dalam pembukaannya Ketua KPPU Syarkawi Rauf, menyampaikan bahwa FGD ini digelar dalam rangka menindak lanjuti adanya lonjakan harga beras yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Hal ini diketahui dari hasil pemantauan Satgas Pangan KPPU dan laporan masyarakat. Berdasarkan pantaun harga beras dibeberapa daerah mengalami kenaikan harga yang mencapai Rp 500,- s.d Rp 2.000,-/ Kg. Data di Pasar Induk Beras Cipinang mencatat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir harga beras naik tajam dari rata-rata Rp 10.500,- menjadi Rp 12.000,- /Kg. Di beberapa pasar di Jakarta, harga beras Medium telah menembus harga Rp 15.000,-/ kg.
Tidak hanya untuk mencari penyebab lonjakan harga beras, FGD ini juga dilakukan untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait impor beras yang akan dilakukan oleh Perum Bulog. Hal ini berkenaan dengan kewenangan KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah.

Dalam diskusi disepakati beberapa hal antara lain perlunya validitas data produksi dan konsumsi beras (neraca beras) diperbaiki untuk meningkatkan akurasi data. Poin selanjutnya adalah mengenai perlunya pengembangan pasar induk baru selain yg sudah ada. Pasar induk tersebur dapat berlokasi di sentra produsen beras sehingga dapat lebih mudah menjalankan fungsi stock management. Poin ketiga dalah integrasi petani dan penggilingan sampai titik distribusi. Dalam hal ini penguatan fungsi penggilingan petani kecil sangat strategis untuk dijaga demi kelancaran pasokan. Termasuk yang perlu diwaspadai adalah harga gabah yang kemungkinan turun dalam beberapa bulan kedepan karena kualitas gabah yang menurun dan mulai masuknya beras impor.

Dalam penutupannya Syarkawi juga menyampaikan bahwa KPPU akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan dalam industri beras dan menindak tegas oknum-oknum yang mempermainkan harga atau pasokan. “Apabila dalam distribusinya terjadi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat atau tindak pidana maka hal tersebut menjadi ranah KPPU dan Polri” tutup Syarkawi.