Jakarta, 16 Mei 2019 – Kinerja APBN hingga akhir April 2019 masih cukup aman. Ditengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah, kebijakan countercyclical yang diambil Pemerintah dalam pengelolaan fiskal mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan capaian pada kuartal I tahun 2019 sebesar 5,07 persen. Kinerja ini memberikan sinyal positif terhadap perkembangan ekonomi nasional kedepan, namun berbagai risiko dan tantangan tetap harus diwaspadai. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Mei 2019.

Perlambatan perekonomian dunia di tahun 2019 yang dipengaruhi berbagai isu global, seperti trade war AS-Tiongkok dan pelemahan harga komoditas dunia, turut mempengaruhi kinerja ekspor maupun impor Indonesia di awal tahun 2019 ini. Namun demikian, terjaganya stabilitas perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan rendahnya inflasi, mampu menjaga momentum perbaikan kinerja perekonomian. Capaian pertumbuhan pada kuartal I tahun 2019 lebih didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan konsumsi pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018. Strategi pemerintah menerapkan kebijakan countercyclical didukung dalam kinerja positif APBN di sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Dari sisi fiskal, hingga akhir April 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp530,74 triliun atau 24,51 persen terhadap target APBN 2019. Capaian tersebut tercatat masih tumbuh positif sebesar 0,50 persen (yoy), didorong oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh positif sebesar 4,72 persen (yoy). Di sisi lain, melemahnya harga komoditas membawa pengaruh terhadap pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan perpajakan yang tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan PPh yang masih positif baik pada migas sebesar 5,2 persen (yoy) maupun non migas sebesar 4,1 persen (yoy) serta pada bea masuk sebesar 0,7 persen (yoy) dan cukai sebesar 82,3 persen (yoy). Sementara itu di sisi PPN, meskipun secara netto mengalami pertumbuhan negatif, secara bruto tetap tumbuh positif sebesar 3,2 persen (yoy), walaupun tidak sebesar pertumbuhan PPh. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan impor, namun masih ditopang oleh tumbuhnya konsumsi di dalam negeri. Adapun sektor yang menyumbangkan pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah jasa keuangan serta transportasi dan pergudangan yang tidak begitu dipengaruhi oleh transaksi ekspor maupun impor yang sedang mengalami pelemahan.

Di sisi belanja, melalui perbaikan pola belanja untuk menstimulasi perekonomian yang optimal, sampai dengan akhir April 2019 telah terealisasi belanja negara yang mencapai Rp631,78 triliun (25,7 persen dari pagu APBN 2019) atau tumbuh 8,4 persen (yoy). Pertumbuhan belanja yang positif tersebut didukung oleh pertumbuhan belanja bantuan sosial sebesar 75 persen (yoy) yang diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, sebagai bagian dari strategi countercyclical yang diambil Pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Selain itu, strategi tersebut juga didukung oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang hingga akhir April 2019 tumbuh 3,9 persen (yoy).

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, realisasi defisit APBN hingga akhir April 2019 mencapai Rp101,04 triliun atau sekitar 0,63 persen terhadap PDB, dimana keseimbangan primer berada pada posisi negatif Rp18,44 triliun. Untuk menutupi defisit tersebut, realisasi pembiayaan yang telah dilakukan Pemerintah, khususnya yang bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp144,98 triliun. Hingga akhir April 2019, jumlah outstanding utang Pemerintah mengalami penurunan Rp38,86 triliun dibandingkan akhir bulan Maret 2019, sehingga berada pada rasio 29,65 persen terhadap PDB.

Pemerintah konsisten melakukan pengelolaan keuangan negara secara hati-hati dan terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara secara optimal, meningkatkan belanja negara yang semakin produktif dan efisien, serta menjaga rasio utang dalam batas aman dalam kerangka pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel.