JAKARTA. Presiden Joko Widodo melarang menteri-menteri untuk mengeluarkan kebijakan strategis menjelang pelantikan.

Hal ini dinilai sebagai sesuatu yang wajar oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dian Ayu Lestari. Menurutnya karena ini masa transisi, pemerintah juga sedang fokus menyusun APBN dan RPJMN 5 tahun ke depan.

Kebijakan strategis pun dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Jadi memang butuh konsentrasi dan waktu untuk bisa menyesuaikan dengan visi dan misi 5 tahun ke depan.

Selain kebijakan strategis, menteri juga dilarang untuk melakukan penempatan atau penggantian jabatan tertentu, termasuk di dalamnya adalah penggantian direksi BUMN.

"Dari yang saya lihat, yang menjadi concern Jokowi adalah waktu RUPSLB BUMN dan adanya perombakan direksi BUMN oleh Menteri Rini Soemarno," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pada kontan.co.id pada Selasa (6/8).

Perombakan tersebut bisa mengganggu kinerja beberapa BUMN karena dianggap terlalu sering dalam mengganti direksi, apalagi yang menjadi sasaran adalah bank BUMN yang terbuka. Itu yang menjadi titik berat Jokowi.

Selain itu, menurut Bhima, hal yang ingin ditekankan Jokowi adalah fokus pada penyelesaian 16 paket kebijakan terlebih dahulu, baru membuat paket kebijakan yang baru lagi. Apalagi di saat-saat masa transisi pemerintahan seperti ini.

Berbicara soal masa transisi, bisa berbicara pula soal tim ekonomi yang baru. Menurut Bhima, tim ekonomi yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan adalah tim ekonomi yang bisa mengeluarkan kebijakan yang efektif.

"Ya kita membutuhkan tim ekonomi yang fresh, yang tidak perlu jor-joran sampai 16 paket baru. Cukup pertajam saja apa yang sudah ada, tapi hasilnya langsung bisa dirasakan," kata Bhima.

Tim ekonomi juga menurutnya perlu diisi lebih banyak profesional, akademisi, dan birokrat yang berpengalaman, serta memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, tidak ada namanya di daftar KPK, dan juga yang bisa berkomunikasi dengan baik.