Jakarta, 17 Oktober 2017 – Hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Conservation International (CI) Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kaimana menyelenggarakan diskusi media tentang blue carbon. Blue carbon (karbon biru) telah digaungkan sebagai salah satu kontribusi bagi target pengurangan emisi karbon dunia dalam UN Climate Change Conference of the Parties (COP) ke-22 di Maroko, 2016. Ada 151 negara yang setidaknya memiliki satu dari ekosistem blue carbon (mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut). Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tiga ekosistem blue carbon tersebut, dengan luas mangrove sekitar 3,1 juta hektare (2015) atau setara dengan 22% ekosistem mangrove global.

Di Indonesia, Papua Barat merupakan Provinsi dengan ekosistem mangrove terluas alami sebesar 482,029.24 hektare (Bappeda Provinsi Papua Barat, 2014). Sebuah studi untuk mengkaji serapan karbon di atas dan di bawah permukaan tanah pada Kabupaten Kaimana telah dilakukan sejak tahun 2015, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kaimana, Universitas Papua, CIFOR, Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Conservation International (CI) Indonesia. Studi tersebut dimulai dari Teluk Arguni dan dilanjutkan dengan tiga lokasi lainnya: Buruway, Etna, dan Kaimana Kota mencakup lahan mangrove seluas 34.439 hektare.

Marine Program Director CI Indonesia, Victor Nikijuluw, menyampaikan bahwa besarnya stok karbon pada empat kawasan tersebut setara dengan operasi 19,7 juta unit kendaraan bermotor atau pemakaian 39,3 miliar liter bensin per tahunnya. Perhitungan tersebut menggunakan persamaan allometrik untuk biomass vegetasi (above the ground) dan analisis CHN (Carbon, Hydrogen, Nitrogen) untuk sedimen (below the ground). Perhitungan lebih lanjut oleh CI mencatat bahwa secara keseluruhan, dengan luas kawasan mangrove sekitar 76 ribu hektare, Kabupaten Kaimana menyimpan stok karbon sebesar 54 juta Mg C dengan tambahan potensi serapan karbon sebesar 168.128 Mg C/tahun. “Data ini menegaskan peran penting ekosistem mangrove dalam mendukung komitmen pengurangan emisi. Sayangnya, lebih dari setengah ekosistem mangrove Indonesia mengalami kerusakan dan karena itu kerjasama lintas sektor penting dilakukan.”

Sebagai blue carbon field laboratory, Pemerintah Kabupaten Kaimana menyambut baik inisiatif tersebut yang tidak hanya memberikan data ilmiah namun juga memberi masukan strategis dalam pelestarian ekosistem mangrove, penguatan tata kelola konservasi lokal, dan pengembangan alternatif mata pencaharian berkelanjutan masyarakat (dari budidaya kepiting bakau). “Studi ini akan menjadi referensi kami dalam tata kelola pelestarian mangrove Kaimana yang tak hanya mendukung pencapaian komitmen nasional dalam pengurangan emisi, namun juga mendukung ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Kaimana Drs. Mathias Mairuma.

Sementara di tingkat nasional, studi ini diharapkan dapat memperkaya data ilmiah Pemerintah dalam pengembangan kebijakan blue carbon di Indonesia. Dalam waktu dekat, Kemenko Kemaritiman akan melaksanakan Blue Carbon Workshop di Kabupaten Kaimana dengan berbagai pihak, dan field trip ke lokasi program blue carbon akan menjadi salah satu agenda dari workshop tersebut. Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi, M.T., Staf Ahli Menteri Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Kemaritiman – yang juga turut mengunjungi Kabupaten Kaimana terkait pengembangan program blue carbon pada minggu lalu, menyampaikan bahwa workshop tersebut diharap dapat menghasilkan kebijakan dan mengembangkan instrumen terkait blue carbon untuk tingkat nasional dan kabupaten. Selain itu, keluaran yang diharapkan yakni roadmap blue carbon yang dapat diaplikasikan secara nasional maupun lokal. “Pengembangan instrumen dan road map tersebut merupakan bentuk dukungan bagi upaya mencapai komitmen nasional pengurangan emisi sebesar 29% hingga 2030 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)”, tutupnya.

Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Kementerian Bidang Kemaritiman mendukung visi Presiden untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi yang dijalankannya yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.maritim.go.id

Tentang Kabupaten Kaimana

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Provinsi ini memiliki ekosistem mangrove dan kekayaan sumber daya hayati laut yang tinggi. Pemerintah Kabupaten memiliki visi untuk mewujudkan Kaimana baru yang sejahtera, adil, aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.kaimanakab.go.id

Tentang Conservation International (CI)