NEW YORK – “Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, angka kemiskinan berkurang menjadi satu digit yaitu 9,66 persen pada September 2018, akses ke pendidikan di semua tingkatan meningkat, dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berkurang. Tentunya hal ini didukung pembangunan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial dan lingkungan, tata kelola akuntabel, dan pelembagaan SDGs dari tingkat nasional hingga daerah dengan menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kesempatan ini, saya menghargai upaya PBB dalam mendukung negara anggotanya untuk mencapai SDGs melalui berbagai badan dan program. Saya yakin kemitraan global yang lebih kuat merupakan kunci untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, saya menantikan penyelenggaraan SDGsSummit pada September tahun ini,”tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Bilateral Meeting dengan President of the 73rd Session of the United Nations General Assembly María Fernanda Espinosa Garcés, dalam rangkaian the United Nations High-Level Political Forum (HLPF) 2019 di New York, Senin (15/7).

HLPF 2019 menjadi panggung bagi Indonesia untuk berbagi praktik terbaik dengan dunia, termasuk proses implementasi SDGs secara inklusif dengan melibatkan DPR RI, akademisi dan pakar, aktor non pemerintah lain, serta Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk melaksanakan audit pelaksanaan TPB/SDGs. Di HLPF 2019, Indonesia juga membahas inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan inklusi sosial dan lingkungan hidup, pembiayaan inovatif untuk memobilisasi sumber daya seperti green bonds, green sukuk, dan pembiayaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (Ziswaf), dan beberapa tantangan pembangunan, di antaranya memperkuat tata kelola, dan menghilangkan kemiskinan multidimensi, menghadapi bonus demografi, dan harus menangani kesenjangan pembiayaan pembangunan secara global.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bambang turut menyampaikan tentang pengajuan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. “Melalui pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 ini, Indonesia berharap dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan penghormatan universal dan pembahasan terhadap HAM dan kebebasan dasar manusia. Prioritas Indonesia untuk pencalonan termasuk untuk memajukan kerja sama bilateral, regional, dan internasional, sekaligus meningkatkan kapasitas negara-negara anggota PBB di bidang HAM,” pungkas beliau.