KONTAN.CO.ID - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menekankan, peran sektor swasta dalam penyusunan kebijakan perdagangan sangatlah penting. Untuk itu, budaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu ditumbuhkan. Menurut Wamendag Jerry, kolaborasi yang terbangun dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wamendag Jerry dalam diskusi panel bersama investor yang diselenggarakan Mandiri Sekuritas di Mandiri Sekuritas Office, Jakarta pada hari ini, Selasa (30/7). Diskusi panel ini mengusung tema “Indonesia’s Trade Policies Update”.

“Peran sektor swasta sangatlah penting dalam penyusunan kebijakan perdagangan. Pemerintah dan sektor swasta perlu menumbuhkan budaya kolaborasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif. Saya mengimbau, kita mulai mempertimbangkan peran kita masing-masing dalam membentuk kebijakan perdagangan Indonesia. Investor diharapkan berinteraksi dengan para pembuat kebijakan, mengadvokasi praktik yang transparan, dan mendukung bisnis lokal,” imbuh Wamendag Jerry.

Hadir membuka acara Direktur Investasi Perbankan Mandiri Sekuritas Harold Tjiptadjaja. Turut mendampingi Wamendag Jerry yaitu Tenaga Ahli Bidang Regulasi dan Perundingan Perdagangan Internasional Sioewardi Esiandy Selamet. Hadir sebagai narasumber Kepala Pengawas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan Dony Ariefianto.

Pada kesempatan tersebut, Wamendag Jerry menyebutkan sejumlah hal yang mengindikasikan perekonomian Indonesia berada di kondisi yang baik. Indikator pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwiulan I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen (YoY). Angka tersebut lebih tinggi dari negara-negara maju, seperti Korea Selatan 3,3 persen, Amerika Serikat (AS) 2,9 persen, Jepang 2,7 persen, dan Uni Eropa 0,4 persen.

Kedua, inflasi Indonesia relatif terkendali dan lebih rendah dari beberapa negara lainnya. Inflasi tahunan Indonesia pada Juni 2024 senilai 2,51 persen (YoY) dan berada di bawah target pemerintah sebesar 3 persen.

“Indikator ketiga adalah neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 sebesar USD 2,39 miliar. Surplus ini terdiri atas surplus nonmigas sebesar USD 4,43 miliar dan defisit migas sebesar USD 2,04 miliar. Surplus tersebut sekaligus melanjutkan tren surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” terang Wamendag Jerry.

Wamendag Jerry menjelaskan, secara kumulatif pada semester I-2024, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD 15,45 miliar. Surplus semester I-2024 ini terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD 25,55 miliar dan defisit migas sebesar USD 10,11 miliar. Surplus neraca perdagangan berarti nilai ekspor Indonesia lebih besar dibandingkan nilai impornya.

“Tiga indikator tersebut yang mengatakan kita harus yakin akan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun indikator keempat adalah indeks daya saing Indonesia di mata global. Pada 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-27 dalam indeks yang mengambil parameter dari performa ekonomi, pemerintahan, bisnis, dan infrastruktur. Peringkat tersebut lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya menduduki peringkat ke-34,” papar Wamendag Jerry.

Wamendag Jerry juga menyampaikan, Kementerian Perdagangan menargetkan 1.000 pasar telah terdigitalisasi dalam satu tahun dengan pembayaran yang menggunakan quick response code Indonesian standard (QRIS). Selain alasan kepraktisan, digitalisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan inklusi keuangan bagi pedagang di pasar.

“Pihak perbankan diharapkan akan lebih mudah untuk memberikan pinjaman kepada pedagang dengan digitalisasi pasar tersebut. Hal ini karena pencatatan keuangan telah termonitor secara digital menggunakan QRIS,” ujar Wamendag Jerry.

Terkait kebijakan terkini, Kementerian Perdagangan meregulasi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Beberapa aturan utama dalam Permendag 31/2023 di antaranya pendefinisian berbagai model bisnis penyelenggara PMSE, mulai dari lokapasar (market place) hingga social commerce. Melalui pendefinisian tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya.

Nilai transaksi niaga-el pada 2023 diperkirakan mencapai Rp453,75 triliun dan diprediksi tumbuh sebesar 2,8 persen menjadi Rp487 triliun pada 2024. Nilai itu diperkirakan tumbuh 3,3 persen menjadi Rp503 triliun pada 2025. Transaksi niaga-el yang terus tumbuh tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan juga oleh para pelaku pelaku usaha, kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Menurut Wamendag Jerry, UMKM menjadi agen pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM yang berjumlah 64,2 juta berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga menyerap 96,92 persen tenaga kerja. Kemudian, potensi bisnis UMKM diperkirakan akan mencapai USD 135 miliar pada 2025.

Baca Juga: Bertemu Sekjen ASEAN, Wamendag Jerry Bahas Percepatan Ekonomi Digital di ASEAN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News