KONTAN.CO.ID - Usai sepekan menjalani cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 H, sivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika memulai kerja perdana pada Senin (09/05/2022). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak sivitas Kementerian Kominfo untuk melanjutkan agenda transformasi digital nasional.

"Mudik panjang yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan menandakan semangat baru dalam menyukseskan program kerja dan berbagai target. Saya berharap momentum ini memberikan semangat baru, recharger, memompa semangat dalam melanjutkan agenda transformasi digital nasional kita," tuturnya dalam Temu Keluarga Besar Kominfo bersama Menkominfo Johnny G. Plate yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (09/05/2022).

Menurut Menteri Johnny saat ini Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk melaksanakan akselerasi transformasi digital nasional.

"Masih banyak tugas yang perlu kita selesaikan guna mencapai akselerasi transformasi digital nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan," tegasnya.

Menkominfo mengharapkan momentum mudik mampu membangun semangat baru untuk meningkatkan capaian Program Prioritas Kementerian Kominfo.

"Seperti misalnya suksesnya Analog Switch Off (ASO) yang telah kita awali dan kita mulai pada tanggal 30 April tahun 2022 beberapa hari yang lalu, pembangunan infrastruktur digital Base Transceiver Station (BTS), akses internet, penggelaran optik dan lain sebagainya," ujarnya.

Menteri Johnny juga mengingatkan pembangunan dan pengembangan talenta digital nasional di tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Selain itu, Menkominfo juga mengingatkan komunikasi publik Presidensi G20 Indonesia yang menjadi tugas Kementerian Kominfo.

"Saya mengajak seluruh sivitas Kementerian Kominfo untuk terus melakukan lompatan-lompatan yang inovatif yang besar sehingga program-program tersebut dapat dilaksanakan dapat tercapai dengan baik," tandasnya.

Serap Anggaran, Tingkatkan Manfaat

Menteri Johnny menginstruksikan kepada seluruh pimpinan dan pelaksana di satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kominfo melakukan penyerapan anggaran secara lebih progresif.

"Saya minta agar jangan sampai aturan yang dibuat sebagai tuntunan untuk pelaksanaan kegiatan bernegara dan amanat Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) justru menghambat kita dalam melakukan akselerasi penyerapan anggaran," ujarnya.

Menurut Menkominfo, hingga tanggal 8 Mei 2022, penyerapan anggaran belum optimal. Oleh karena itu, Menteri Johnny menginstruksikan agar sivitas Kementerian Kominfo mengelola anggaran dengan baik agar bermanfaat bagi rakyat.

"Jadi ini perlu menjadi perhatian bersama kita. Hasil pungutan, hasil jerih payah rakyat melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik penyerapan anggaran tahun 2022 maupun dalam merancang program dan anggaran tahun 2022," jelasnya.

Menkominfo menegaskan penundaaan penyerapan anggaran akan berakibat pada manfaat pembagunan yang dirasakan oleh rakyat. "Makin cepat penyerapan anggaran, mudah-mudahan makin cepat pula manfaat yang boleh dinikmati oleh rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita," tegasnya.

Menteri Johnny mengingatkan agar akselerasi penyerapan anggaran tetap harus menjaga akuntabilitas dan proses yang prudent agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

"Seperti yang kita bersama harapkan, daya serap anggaran akan berikan dampak langsung, akan berikan sambung rasa langsung dengan harapan masyarakat, dengan tujuan bernegara kita, kesejahteraan rakyat," tandasnya.

Dalam momentum halalbihalal itu, Menkominfo mengapresiasi satuan kerja dan unit pelaksana teknis dengan penyerapan anggaran yang cukup tinggi. Menteri Johnny menyontohkan seperti Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Komunikasi dan Informatika Makassar yang memiliki serapan anggaran cukup signifikan.

"Lebih dari 42%, diharapkan ini juga menjadi contoh untuk memberikan semangat dan dorongan kepada satuan kerja dan yang lainnya untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran," ungkapnya.

Menkominfo mengharapkan pejabat pimpinan tinggi madya melakukan monitoring dan evaluasi langsung, melakukan pendampingan-pendampingan langsung pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Agar sisa waktu beberapa bulan ke depan ini dapat dilakukan penyerapan yang lebih akseleratif, yang lebih cepat," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News