KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tujuh orang Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dilantik pada hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. 

Ketujuh orang DK OJK tersebut yakni Mahendra Siregar sebagai Ketua DK OJK, Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua DK OJK, Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit.

Selain itu, ada juga Friderica Widyasari Dewi di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, dan Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Baca Juga: BEI Masih Mengantongi 37 Perusahaan Dalam Pipeline IPO

Pakar Hukum Fintech dan Keuangan Digital, Chandra Kusuma, mengungkapkan optimismenya akan totalitas dan keseriusan para pimpinan OJK dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi OJK dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita patut optimis dan yakin bahwa kombinasi strong leadership, integritas, kemampuan diplomasi, stakeholders management, pemahaman ekonomi makro dan sektor riil serta multidimensional expertise Mahendra dan Mirza akan membawa perubahan masif melalui reformasi struktural dan kelembagaan, peningkatan fungsi pengawasan terintegrasi kolektif kolegial dan bahkan terkait tata kelola anggaran OJK yang krusial dalam pengembangan SDM internal OJK.” kata Chandra, Rabu (20/7).

Menurutnya, agar dapat memberi dampak positif secara eksternal ke industri jasa keuangan dalam aspek ekonomi mikro maupun secara makro dalam hal pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembenahan internal perlu terlebih dahulu diprioritaskan dari OJK pusat hingga daerah.

Baca Juga: Tips Aman Mulai Berinvestasi Bagi Pemula, Jangan Asal Pilih Biar Tidak Rugi

Chandra mengatakan bahwa peran OJK dalam KSSK juga akan semakin kuat dengan pengalaman dan kemampuan koordinasi Mahendra yang sudah teruji dalam bekerjasama dengan para pimpinan dari lembaga terkait dalam komite tersebut.

“Mahendra sangat ahli dalam membangun kolaborasi strategis yang efektif dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenkeu, Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian. Harmonisasi kebijakan, kerjasama serta komunikasi yang kuat antar otoritas keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dirasa sangat penting untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional.” katanya.

Dia menambahkan, ADK OJK yang baru juga perlu cermat dan total dalam menerapkan prinsip teknokrasi dan meritokrasi di setiap kompartemen OJK guna memastikan SDM yang kompeten dan kredibel dengan kepemimpinan dan expertise kuat dan teruji mampu menjalankan berbagai posisi strategis di internal OJK baik di jajaran Deputi Komisioner hingga Kepala Departemen.

Baca Juga: Sah! Mahkamah Agung Melantik Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027

Dia bilang, data-based and research-driven policy making harus dikedepankan dengan kolaborasi antara kompartemen dan lintas departemen OJK yang akomodatif, adaptif, inovatif dan sinergis. Diantaranya dengan penguatan fungsi research and development atau litbangjirap dan regulatory benchmarking. Menurutnya, peran Deputi Komisioner hingga Kepala Departemen sangat krusial dalam hal ini.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad mengingatkan agar anggota DK OJK untuk bertindak adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kisruh permasalahan dalam penyelenggaraan sektor jasa keuangan khususnya IKNB . Selain itu, setiap DK OJK juga dituntut menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen dan independen.

"Sebagai mitra OJK di DPR, kami berharap DK OJK dapat menerapkan Pengawasan secara terintegrasi, memberikan perlindungan konsumen. Karena sebelumnya banyak Kebijakan PKU (Penghentian Kegiatan Usaha) antara satu industri dengan industri lain terkesan tidak adil, sehingga konsumen seringkali dikorbankan,” kata dia.

Baca Juga: Harapan Besar OJK

Sebagai contoh AJB Bumiputra, lanjutnya, dalam 5 tahun terakhir kondisinya makin sulit. Sedangkan AJ Wanaartha pemiliknya justru saat ini hidup mewah di Amerika Serikat (AS). Padahal tidak ada kepastian dana nasabah senilai Rp18 triliun kapan akan dikembalikan. Selain itu, skandal Jiwasraya juga menjadi bukti nyata kegagalan OJK dalam menjalankan tugas pengawasan.

Selain itu, dia juga menekankan agar DK OJK secara serius melanjutkan proses transformasi di OJK untuk menghadapi tantangan sistem keuangan di era digital. Peningkatan kapasitas SDM pengawas OJK harus menjadi Perhatian khusus.

Dia mengakui bahwa tantangan yang harus dihadapi tujuh anggota DK OJK saat ini tidak mudah. Gelombang pemulihan ekonomi nasional tanah air saat ini, membutuhkan komitmen dari semua anggota DK OJK untuk menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan akuntabel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News