KONTAN.CO.ID - Di tengah kondisi gejolak ketidakpastian global saat ini, kawasan ASEAN bersiap menghadapi tantangan yang kompleks dan beradaptasi dengan berbagai perkembangan dunia, mulai dari dampak sosial ekonomi akibat pandemi, efek perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik.

Dalam Pertemuan High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) Ke-43 pada tanggal 2-3 Maret 2023 di Kabupaten Belitung, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi menyatakan bahwa guna mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya dalam mendorong integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di ASEAN melalui penguatan ekonomi digital, pertumbuhan inklusif, rantai pasok regional dan global, ketahanan terhadap bencana, dan agenda keberlanjutan.

Pertemuan membahas tiga isu khusus yang akan didorong selama masa Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 yakni kendaraan listrik, transisi energi, dan ekonomi biru. “ASEAN merupakan kawasan yang menjanjikan dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan ekosistem electric vehicle dan blue economy sebagai new engine growth di kawasan,” tegas Deputi Edi.

Para anggota HLTF-EI mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik kawasan dengan mengintegrasikan sektor industri di hulu hingga hilir termasuk melalui dukungan investasi, produksi dan rantai pasok suku cadang dan baterai, hingga pengolahan limbah baterai.

Sementara itu, terkait dengan pengembangan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN, para anggota HLTF-EI menyepakati Concept Note on the Development of ASEAN Blue Economy Framework, yang juga merupakan salah satu prioritas Indonesia pada pilar ekonomi.

Kerangka Ekonomi Biru ASEAN diharapkan dapat menjadi panduan bagi kawasan untuk melindungi serta memperoleh nilai tambah dari potensi maritim dan perairan yang dimiliki, serta memastikan inisiatif dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Sedangkan terkait transisi energi, para anggota HLTF-EI sepakat mendukung inisiatif Indonesia untuk mendorong keamanan energi yang berkelanjutan melalui interkonektivitas kawasan. Beberapa proyek kerja sama energi yang diangkat yakni Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines Power Integration Project (BIMP- PIP) dan kerja sama energi hidro antara Laos dan Singapura.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mengenai Good Regulatory Practices serta perkembangan terkini implementasi dan rencana perluasan cakupan ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). Berbagai isu yang dibahas tersebut turut menjadi dasar dalam perumusan Visi ASEAN Pasca 2025, dimana untuk pilar ekonomi akan didukung oleh Working Group on AEC Post-2025 Vision (WG-AP).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Deputi Ekonomi Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kemlu, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas, Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN, serta Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kemenhub.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Program PROMISE II Impact guna Tingkatkan Inklusi Keuangan UMKM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News