Balai Kemenperin Fasilitasi 129 Sertifikat TKDN Industri Kecil di Purworejo

ILUSTRASI. Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi mengatakan bahwa pihaknya melalui satuan kerja di daerah terus berupaya untuk mendukung industri kecil supaya mendapatkan sertifikasi TKDN-IK yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada industri kecil di berbagai wilayah di Indonesia.

Sumber: Pressrelease.id | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Pemerintah terus mendorong pelaku industri dalam negeri, khususnya industri kecil, untuk mendapatkan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi Industri Kecil (TKDN-IK) secara gratis dan mudah. Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) juga aktif melakukan berbagai langkah untuk mendorong pelaku industri kecil untuk mengajukan sertifikasi TKDN-IK.

Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi mengatakan bahwa pihaknya melalui satuan kerja di daerah terus berupaya untuk mendukung industri kecil supaya mendapatkan sertifikasi TKDN-IK yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada industri kecil di berbagai wilayah di Indonesia.

“Sertifikasi TKDN-IK penting dalam mendorong penguatan industri kecil lokal, serta membuka peluang lebih luas bagi produk-produk lokal untuk bersaing di pasar pemerintah dan swasta. Sertifikasi TKDN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk industri kecil,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/9).

Salah satu kegiatan yang telah berhasil dilakukan oleh satuan kerja di bawah BSKJI, yaitu bimbingan teknis sertifikasi TKDN-IK yang diselenggarakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Kerja sama tersebut telah membuahkan hasil positif dengan diterbitkannya sebanyak 129 sertifikat TKDN-IK di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data Pusat P3DN Kemenperin, jumlah tersebut setidaknya menyumbang lebih dari 90 persen dari total sertifikat TKDN-IK di Kabupaten Purworejo yang telah terbit sejak Januari hingga akhir Agustus 2024.

Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, Sukmo Widi Harwanto menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan BBSPJIKKP. “Sertifikasi TKDN ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk industri kecil di Kabupaten Purworejo,” ujarnya.

Kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya BBSPJIKKP untuk mendukung pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di seluruh Indonesia, khususnya di Purworejo, yang dikenal memiliki potensi besar dalam sektor industri.

“Kami berharap sertifikat TKDN ini dapat menjadi motivasi bagi industri kecil di Purworejo untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya,” ungkap Kepala BBSPJIKKP, Hagung Eko Pawoko, pada acara penyerahan sertifikat TKDN di Purworejo, Jumat (30/8). Menurutnya, penerbitan sertifikat ini juga menjadi bukti nyata komitmen industri kecil dalam memenuhi standar komponen dalam negeri, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi mereka di pasar.

Bimbingan teknis TKDN-IK yang dilaksanakan oleh BBSPJIKKP berlangsung dalam dua batch yang masing-masing berlangsung selama dua hari. Batch pertama diselenggarakan pada tanggal 4 - 5 Juni 2024, dan batch kedua terlaksana pada 29 - 30 Juli 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Purworejo ini diikuti oleh 125 industri kecil di Kabupaten Purworejo. Para peserta adalah pelaku industri makanan, minuman, dan barang gunaan.

Melalui kolaborasi ini, BBSPJIKKP bersama Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo berharap dapat melanjutkan kerja sama yang produktif untuk lebih banyak industri kecil di masa depan, serta terus mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.